Sengketa Pilkada Belum Kelar, Pemprov NTB Godok Penjabat Bupati di Tiga Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) saat ini tengah menggodok sejumlah nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi penjabat bupati.
INILAH, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) saat ini tengah menggodok sejumlah nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi penjabat bupati untuk menghindari kekosongan kepala daerah, menyusul masih adanya sengketa pilkada pada tiga daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nama-namanya masih kami godok," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi NTB Hj Baiq Eva Cahyaningsih, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, ada tiga daerah yang nantinya memiliki penjabat bupati, karena masih disengketan pascapilkada, yakni Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Lombok Tengah. Sedangkan, empat daerah lain yang tidak memiliki sengketa pilkada, yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Dompu.
Baca Juga : Gratis, Kios Masker Gratis Didirikan di Stasiun Kota
"Bagi daerah yang tidak sengketa, maka tanggal 17 Februari pelantikan kepala daerah definitif bisa dilantik," ujarnya.
Eva menjelaskan, persyaratan pejabat provinsi yang diusulkan menjadi penjabat bupati adalah sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II.
Menurutnya, Pemprov NTB memiliki banyak pejabat yang memiliki kompetensi untuk menjadi penjabat bupati.
Baca Juga : Kemendikbud: Perguruan Tinggi Harus Jadi "Mata Air" Pembangunan Bangsa
"Ada sekitar 50 jabatan tinggi pratama yang ada di Pemprov NTB," kata Eva.
Halaman :
