Yusfitriadi : Kenaikan Tukin  Dianggap Mendegradasi Kinerja Bawaslu

INILAHKORAN, bogor-Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Badan Pengawasan Pemilu (bawaslu) oleh Presiden Joko Widodo dianggap Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi bisa mendegradasi kinerja para pengawas.

"Saya melihat performa bawaslu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan bagi saya bawaslu periode ini merupakan bawaslu terburuk sepanjang sejarah sejak terbentuknya bawaslu karena sudah terlalu  banyak pihak yang mengungkap buruknya kinerja bawaslu yang dianggap tuna etika. Hanya ada satu pihak yang menyatakan kinerja bawaslu sudah on the tract bahkan mungkin melebihi ekspektasi, yaitu Jokowi (Joko Widodo) tetapi kenapa Tukinnya malah dinaikan hingga daya melihat Pemilu kali ini tidak atau kurang bermartabat," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa, 13 Februari 2024.

Yusfitriadi menuturkan Jokowi dan segala variabel orientasi kekuasaan melalui pemilu 2024 sangat diuntungkan dengan kebijakan tersebut yang tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres).

"Bisa kita lihat ketua bawaslu selama ini dalam berbagai sikap dan pernyataannya lebih terkesan menjadi "jubirnya" (juru bicara) Jokowi dan pasangan Capres-Cawapres 02, dibandingkan dengan jabatan Ketua bawaslu yang harus menegakan keadilan pemilu. Sehingga ketika Jokowi menerbitkan peraturan presiden untuk meningkatkan tunjangan kinerja, saya tidak begitu kaget. Terlebih peraturan presiden itu terbit satu hari menjelang tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Maka bisa saja peraturan tersebut untuk mempertegas "bungkaman" untuk tidak mengawasi berbagai kecurangan pada tahapan pungut hitung dan pasca tahapan pungut hitung dan kenaikan tukin ini karena bawaslu yang selalu memberikan 'karpet merah' terhadap berbagai indikasi pelanggaran dan kecurangan yang sudah dilakukan oleh dinasty politik Jokowi," tuturnya.

Jika anggapan diatas terbukti, maka sambung ayah dua orang anak itu sudah demikian tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari bawaslu. 

Terlebih sebagai penegak hukum pemilu dan penjamin keadilan Pemilu, jauh panggang dari api. 

"Yang kita lihat dari bawaslu saat ini tidak lebih sebagai lembaga yang menghambur-hamburkan uang negara untuk meruntuhkan tatanan demokrasi yang sudah berdarah-darah dibangun oleh para pendahulu bangsa ini. Lebih dari itu, posisioning bawaslu saat ini tidak lebih dari struktur negara yang ikut digerakan oleh kekuasaan untuk memuluskan orientasi kekuasaan Jokowi dan kroni-kroninya," sambung Yusfitriadi.

Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas bawaslu Kabupaten bogor Burhanudin mengatakan bahwa kenaikan tukin tidak mempengaruhi integritasnya selaku pengawas Pemilu.

"Kami tetap netral dan tidak memihak peserta Pemilu manapun, terlebih anggaran tukin bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," kata Burhanudin. (Reza Zurifwan)