Alasan HMI MPO Cabang Bogor Minta Iwan Setiawan Copot Kepala DPUPR

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  HMI MPO Cabang Bogor mendesak Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) Raden Soebiantoro.

Alasan HMI MPO Cabang Bogor Minta Iwan Setiawan Copot Kepala DPUPR
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  HMI MPO Cabang Bogor mendesak Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) Raden Soebiantoro.

INILAHKORAN, Bogor-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  HMI MPO Cabang Bogor mendesak Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) Raden Soebiantoro.


Hal itu karena adanya dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Kepotisme (KKN) dalam proyek pembangunan dimana sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan- Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 lalu.


Kordinator Lapangan HMI MPI Cabang Bogor Putra Nur Pratama menuturkan bahwa dalam LHP BPK-RI Peewakilan Jawa Barat untuk Dpupr, ada 17 paket pekerjaan yang menunjukkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi hingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 20 miliar.

Baca Juga : Ini Alasan Hanura Andalkan Milenial Berebut Kursi DPRD Kabupaten Bogor di Pemilu Legislatif 2024


"Atas dugaan KKN ini dan tidak mungkin Kepala Dpupr tidak mengetahui aksi mantan anak buahnya yang terbukti bersalaht, serta sudah inkrachtnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK-RI yang 'menyeret' Bupati Bogor non aktif, 2 orang pejabat Dpupr, 1 orang pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (DPKAD) dan empat orang auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat . Maka kami mendesak Plt Bupati Bogor untuk mengevaluasi dan mencopotnya (Soebiantoro)," tutur Putra Nur Pratama kepada wartawan, 17 Mei 2023.


Ia menambahkan bahwa Dpupr dianggap lalai dalam hal pengawasan dan pelaksanaan peningkatan atau pembangunan jalan yang tidak optimal, hingga adanya permasalahan.


"Tak hanya kepala yang dicopot, pejabat pelaksana komitmennya Dpupr dan terkait lainnya pun harus dievaluasi oleh Plt Bupati Bogor,"  tambah Putra. (Reza Zurifwan)***

Baca Juga : Partai Garuda Absen Daftarkan Bacaleg ke KPU Kota Bogor


Editor : JakaPermana