JPU Tuntut Dua Pegawai Mahkamah Agung Dengan Pidana Bui Diatas Lima Tahun

INILAHKORAN, Bandung - Dua orang pegawai mahkamah agung yakni Desy Yustria dan Nurmanto Akmal, dituntut oleh jaksa dengan pidana berbeda.

Untuk Desy, ia dituntut pidana kurungan selama 8 tahun 10 bulan. Desy juga diminta membayar uang pengganti senilai SGD 70 ribu dan Rp 21 juta.

Sementara untuk Nurmanto Akmal, ia dituntut kurungan selama 6 tahun dan 3 bulan. Selain itu, Nurmanto juga dituntut agar membayar uang pengganti senilai SGD 9 ribu dan Rp 57,5 juta.

Desy dituntut dengan Pasal 12 huruf c dan a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama.

Sementara Nurmanto dituntut dengan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Dalam tuntutannya, jaksa juga menyebut sejumlah hal yang dinilai memberatkan dan meringankan tuntutan pada dua terdakwa. Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, merusak citra lembaga peradilan dan menikmati hasil suap yang diterimanya.

"Sementara, yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum," ucap jaksa.

Sebagaimana diketahui, Desy jadi perantara suap kepada para Hakim Agung yakni Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh, dan Takdir Rahmadi. Uang suap senilai ratusan ribu Dollar Singapura itu diterimanya dari dua Deposan KSP Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, melalui pengacaranya yakni Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno.

Adapun uang suap itu diberikan agar perkara kasasi pidana, kasasi perdata, hingga peninjauan kembali yang diajukan oleh KSP Intidana dapat dikabulkan oleh para Hakim Agung.

Desy disebut menerima bagian senilai SGD 70 ribu untuk membantu pengurusan kasasi pidana serta kasasi perdata. Adapun untuk pengurusan peninjauan kembali, Desy disebut belum menerima bagian karena terlanjur diciduk oleh KPK.

Sementara, Nurmanto disebut membantu pengurusan perkara kasasi pidana yang melibatkan Gazalba Saleh. Nurmanto disebut kecipratan uang senilai SGD 30 ribu dan Rp 57,5 juta.