Anggaran Kebencanaan dari BTT Rp 15 Miliar, Kalak BPBD KBB Beri Penjelasan

INILAHKORAN, Ngamprah - Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Duddy Prabowo memastikan anggaran kebencanaan dalam pos biaya tak terduga (BTT) masih aman tahun ini.

Menurutnya, anggaran kebencanaan biasanya digunakan dalam kondisi darurat penanganan bencana yang bisa terjadi kapan saja dan tidak tercover dalam program APBD di tahun sebelumnya. 

"Anggaran penanganan bencana di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terdapat dalam pos BTT hingga akhir tahun ini masih tersedia di kas daerah," katanya kepada wartawan.

Kendati demikian, untuk mekanisme penggunaan anggaran kebencanaan tersebut harus ada persetujuan dari bupati. 

"Anggaran kebencanaan dari BTT masih aman, tahun ini kan dianggarkan sekitar Rp 15 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran kebencanaan tersebut bisa diakses kapan saja asalkan memang hasil asesmen kondisi bencana yang terjadi termasuk darurat dan butuh penanganan segera. 

"Jika anggaran itu tidak terpakai hingga akhir tahun atau masih ada sisa maka akan dikembalikan ke kas daerah," jelasnya.

Ia mengaku, dana kebencanaan sewaktu-waktu bisa diturunkan apabila sangat diperlukan mengingat KBB adalah daerah yang rawan terjadi bencana. 

Berdasarkan pemetaan bencana, sambung dia, yang paling dominan adalah longsor dan itu berpotensi terjadi di semua kecamatan.

"Ancaman kebencanaan yang paling nyata adalah longsor dan banjir bandang, potensinya hampir tersebar di semua kecamatan," ujarnya.

Disinggung soal penetapan status siaga darurat bencana alam hidrometeorologi, ia menuturkan, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat. Status kebencanaan itu rencananya akan diterapkan mulai Oktober 2022 hingga April 2023. 

"SK tersebut saat ini masih dalam proses, prinsipnya kami siap menerapkan siaga darurat bencana alam hidrometeorologi seiring dengan sudah masuknya ke musim penghujan," pungkasnya.*** (agus satia negara).