Apindo Jabar Keukeuh Struktur dan Skala Upah Disesuaikan Kemampuan Perusahaan

INILAHKORAN, Bandung - Terkait struktur dan skala upah, Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Jabar tetap pada pendiriannya. 

Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan, pegangan tersebut sesuai dengan UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja Pasal 92 yang menyebutkan “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”.

Selain itu, Permenaker Nomor 1/2017 Pasal 5 menyebutkan “struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan”.

"Dengan aturan perundang-undangan terebut, sangat jelas bahwa kewenangan penetapan struktur dan skala upah sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut," kata Ning, Kamis 14 Maret 2024.

Untuk itu, Ning menegaskan Apindo Jabar menghimbau kepada pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah sesuai kemampuan perusahaan dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan perusahaan.

Khusus mengenai kabar ramainya tuntutan serikat pekerja kepada Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk segera menerbitkan SK tentang upah pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, yang dalam hal ini berpedoman pada stuktur dan skala upah, Ning menegaskan gubernur tidak memiliki kewenangan terkait struktur dan skala upah tersebut. 

"Apindo Jabar pernah menggugat Gubernur Jabar atas SK struktur dan skala upah yang diterbitkan. Hasilnya, Apindo Jabar telah memenangkan gugatan di tingkat MA (Mahkamah Agung)," ujarnya.

Di sisi lain, Ning mengapresiasi sikap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang tetap mematuhi aturan dan menolak untuk menerbitkan SK tentang struktur dan skala upah. 

"Kami berharap sikap Pj Gubernur Jabar ini mendapat dukungan dari para stakeholder sehingga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi di wilayah Jabar," imbuhnya.

Lebih jauh, dia mengajak kepada para stakeholder untuk bersama-sama mempelajari aturan sehingga kita dapat memahami aturan terkait pengupahan yang berlaku. Dalam hal struktur dan skala upah, pekerja diberi ruang untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan, dan gubernur tidak dapat menetapkan besaran struktur dan skala upah.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa nilai upah saat ini tidak selaras dengan melambungnya harga bahan pokok, Ning mengajak untuk bersama-sama mendorong pemerintah hadir dan menyelesaikan hal yang berkaitan dengan stabilitas harga, bukan dengan melanggar aturan yang ada dengan menerbitkan SK tentang struktur dan skala upah.***