Bawaslu RI Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024 Kampanye di Medsos, Begini Cara Antisipasinya

INILAHKORAN, Bogor - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) melakukan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak 2024: isu strategis kampanye di media sosial di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Kecamatan Tanah Sareal Selasa (31/10/2023) siang.

Dengan hal ini Bawaslu RI berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh Media Sosial (Medsos).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menuturkan, Pemilihan umum (Pemilu) itu dipastikan ada ketegangan, lalu ditambah oleh Medsos maka akan makin tegang. Maka dari itu pihaknya membuat indeks kerawanan Pemilu bersama stekholder Bawaslu.

"Salah satu penyulut pertikaian di akar rumput adalah media sosial atau Medsos. Saya juga menjadi korban hoax, beredar ketentuan dikeluarkan Bawaslu beberapa poin, tetapi yang benarnya hanya poin nomor satu saja tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya tidak benar. Launching ini pementaan tentang kampanye medsos, kampanye medsos sesuai prediksi kami nanti akan banyak saat penetapan pasangan calon presiden (capres). Saat Bacapres ini saja, isunya sudah banyak kan di medsos tentang Bacapres," ungkap Rahmat kepada wartawan.

Rahmat memaparkan, pihaknya akan berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh medsos. Karena itu pihaknya melakukan pemetaan. Ditanya soal black campaign di medsos sudah ada di TikTok, isu kampanye tentang Bacapres tertentu sudah ada. 

"Tentang penyerangan terhadap pribadi itu sudah mulai sekarang, oleh sebab itu kemudian kami coba minimalisir dengan koordinasi stakeholder. Maka dari itu konten bisa dijerat, kalau konten melanggar larangan kampanye tentu bisa dijerat. Bisa pidana, oleh sebab itu hati-hati kampanye yang anda sebar di medsos karena akan dipertanggungjawabkan apabila bermasalah. Menyerang pribadi berdasarkan SARA dan hal ini sangat tidak diperkenankan," paparnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menerangkan, enam provinsi yang menjadi kerawanan diantaranya adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung sampai ke Gorontalo. Wilayah ini berdasarkan kejadian pemilu sebelumnya atau Pilkada sebelumnya. Peristiwanya real, kongkrit dan terjadi soal politisasi SARA, ujaran kebencian dan rekan media bisa review juga 2019 ini. 

"Setelah dilakukan scoring, enam provinsi tadi menempati posisi kerawanan tertinggi. Yang harus dilakukan Bawaslu dengan posisi kerawanan tertinggi adalah mereka harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan paling tepat karena akan berbeda dengan tingkat rawan sedang maupun rawan rendah," ungkap Lolly.

"Mereka harus punya sesuatu greget yang lebih, mereka memastikan peristiwa terulang di tahun 2024 mendatang. Melawan buzzer sendiri, Bawaslu menciptakan lebih banyak konten kreator. Konten kreator itu siapa? Yaitu seluruh masyarakat yang mengawasi secara partisipatif. Hanya dengan kemampuan konten kreator bisa lawan buzzer.

"Bawaslu merasa terbatas soal kerawanan medsos ini, maka dirangkul stekholder seperti BSSN, Kominfo dan termasuk platform Medsos sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. Sudah dilakukan MoU dan kerjasama dengan platform Medsos, sejauh ini mereka mendukung pemilu 2024," tambah Lolly.

Ia menerangkan, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap media sosial. Karena itu tadi konten-kontennya akan dilihat, ada ujaran kebencian atau politisasi SARA.

"Untuk di Papua kondisi signal yang kurang baik, bukan berarti tidak ada berita hoax atau ujaran kebencian mengenai itu. Justru kerawanan juga ada pada situasi blank spot," pungkasnya.*** (Rizki Mauludi)