Besar Pasak Daripada Tiang, APBD 2024 Jabar Defisit Rp1,2 Triliun
Target pendapatan di APBD 2024 hanya Rp35,876 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp25,246 triliun, dana transfer Rp10,600 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp29,228 miliar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Besar pasak daripada tiang, demikianlah yang digambarkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dalam penyampaian nota pengantar perihal Raperda tentang APBD 2024, pada rapat paripurna bersama DPRD, Jumat 20 Oktober kemarin.
Sebab, target pendapatan di APBD 2024 hanya Rp35,876 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp25,246 triliun, dana transfer Rp10,600 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp29,228 miliar.
Sementara belanja yang akan direncanakan pada APBD 2024 senilai Rp37,077 triliun yakni belanja operasi Rp19,994 triliun, belanja modal Rp3,755 triliun, belanja tidak terduga Rp150 miliar dan belanja transfer Rp13,177 triliun. Itu artinya ada defisit sekitar Rp1,2 triliun dalam belanja APBD 2024 Pemprov Jabar.
Potensi pendapatan untuk APBD 2024 kata Bey Triadi, tidak mampu mengimbangi pengeluaran yang bersifat vital dalam kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Anggaran fokusnya pendidikan, kesehatan. Kemudian ada kewajiban yang harus ditunaikan. Setelah ini akan didetailkan,” ujarnya usai paripurna.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengaku usulan ini akan dibahas lebih dalam supaya jangan sampai timbul selisih pada rancangan APBD 2024.
“Ini masih usulan dan akan didetailkan. Misalkan mana yang belum masuk perhitungan, nanti targetnya sampai tidak ada selisih,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jabar lainnya, Achmad Ru’yat mengaku akan segera membahas lebih dalam bersama lima komisi yang ada, terkait pemanfaatan APBD 2024 sebelum ditetapkan pada medio November 2024 mendatang.
“Akan dibawa dan ditindaklanjuti pada rapat komisi dan dijadwalkan nanti penetapan 15 November,” terangnya.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Husin menjelaskan, defisit anggaran yang terjadi tidak lepas karena menurunnya deviden dari BUMD. Bahkan rerata diakuinya menurun signifikan, sehingga tidak mampu mendongkrak APBD 2024 untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah.
“Deviden kita dari BUMD menurun semua. Ini sebenarnya tidak terjadi hanya di kita. Semua mengalami serupa. Banyak faktor penyebabnya, seperti Bank bjb turun memberikan deviden karena adanya kenaikan suku bunga. Migas Utama Jabar juga sama menurun, Jaswita, Agro Jabar semuanya turun,” ungkapnya. (Yuliantono)
Editor : Ahmad Sayuti

