Diontorg Pedagang, DPRD Rekomendasikan Relokasi PKL Ditunda

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan Atty Somaddikarya mengatakan, ingat satu hal wali kota dipilih oleh rakyat, ketika rakyat bersuara seharusnya mendengar. Karena permintaan rakyat kepada Pemkot Bogor bukan hal yang mustahi, proses lelang bantuan dana Banprov membutuhkan dua sampai tiga bulan. Ini sama target waktu yang di minta oleh PKL.

"Kami semua mendukung program pemkot dan PKL siap direlokasi yang sudah disiapkan PPJ. Tuntutan nya hanya soal waktu saja, seperti hal nya PKL di Jalan Nyi Raja Permas dan pasar Anyar, jangan diskriminatif kepada rakyat. Harus dipertimbangkan dengan bijak supaya Kota Bogor kondusif," tuturnya.

Atty menjelaskan, jangan sampai suara rakyat tidak didengar, jalankan peran dan fungsi masing-masing dengan cara-cara musyawarah. Untuk mencapai mufakat jangan sampai urusan dan masalah diselesaikan secara adat diluar koridor hukum yang berlaku. Tegas boleh tapi tidak harus buas memperlakukan rakyat ketika rakyat hanya meminta waktu.

"Saya yang akan bertanggungjawab apabila nanti PKL tidak mentaati setelah Idul Fitri 2020. Jika darah saya yang harus mengalir diaspal Pedati dan Lawang Saketeng dalam perjuangan ini, saya siap," terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor M. Restu Kusuma menekankan, pihaknya setuju dengan rekomendasi ditunda karena Pemkot Bogor belum terlalu siap untuk rencana relokasi ini, DPRD sudah sepakat ditunda. Belum jelas adanya komunikasi antara dinas terkait dengan DPRD kota Bogor. Padahal DPRD Kota Bogor sudah terus menanyakan kepada dinas, dan belum ada kata-kata harus di relokasi 6 Maret 2020.

"Jadi belum ada kejelasan itu, kami sepakat menunda relokasi 6 Maret 2020 ini, kami merekomendasikan kepada ketua DPRD Kota Bogor. Kami akan tetap perjuangkan hal ini," tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Samson Purba mengatakan, dengan adanya hal ini pihaknya akan melakukan rapat dengan tim penataan PKL.