DPRD Jabar Dorong Pemprov Maksimalkan Lahan Kritis

INILAH, Sumedang – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong Pemprov Jabar untuk memaksimalkan lahan kritis yang mencapai 911.000 hektare.

Terlebih, kata dia, lahan seluas 700.000 hektare berada di luar kawasan hutan itu merupakan lahan perkebunan terlantar dan tidak lagi produktif. Sehingga dapat dioptimalkan, guna menambah pemasukan bagi daerah. Serta membuka peluang lapangan pekerjaan, bagi para petani jika diarahkan dengan baik.

“Sebenarnya, jika diupayakan lahan tersebut bisa dikerjasamakan untuk menjadi kawasan hutan yang bisa memproduksi produk-produk hutan yang bernilai ekonomis," kata Yunandar usai rapat evaluasi dengan Dinas Kehutanan, di Kantor UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan (SPTH), Rabu (19/05/2021).

Baca Juga : Akhir Bulan Ini, Pemprov Jabar Buka 500 Posisi untuk CPNS dan 16 Ribu PPPK

Saat ini, Yunandar menyebutkan jumlah pelaku usaha di bidang kehutanan terus bertambah. Hal tersebut dapat menjadi peluang potensial jika dikolaborasikan dalam pemanfaatan lahan kritis yang ada. Apalagi saat ini diakuinya jumlah luas hutan di Jawa Barat terus bertambah, ketimbang 10 tahun lalu.

"Pelaku usaha kehutanan juga terus bertambah. Itu hal yang luar biasa, di saat yang lain seperti petani berkurang sangat banyak. Ini menjadi hal yang menarik dan ada potensi ekonomi luar biasa di sana yang membuat orang tertarik,” ucapnya.

Dia berharap, Pemprov dapat melirik potensi tersebut salah satunya dengan membentuk suatu pusat pelayanan yang terintegrasi, dalam memudahkan para pelaku usaha dalam memanfaatkan ketersediaan lahan tersebut, agar dapat dimaksimalkan dengan baik.

Baca Juga : Uu Ruzhanul Bersama Buruh Serukan Dukungan untuk Rakyat Palestina

“Kami menyarankan, dari Komisi II agar menjadi satu pelayanan yang terintergrasi dan komprehensif. Dimana setiap pelaku ekonomi kehutanan datang kesana, memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya,” tutupnya. (Yuliantono)