DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Aset

"Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategori yang sudah bersertifikat, mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status penguasaan saja," ucap Bedi Budiman

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi Budiman, dengan perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

"Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, Koperasi bila di perkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahaan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai," jelas Bedi Budiman.

Baca Juga : Uu Ruzhanul Sebut Infrastruktur Sokong Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Lebih lanjut Bedi Budiman menegaskan, Komisi I berkomitmen untuk melakukan pengawasan tentang status aset mengingat dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada sekitar 4.545 aset milik Pemprov Jabar berupa tanah belum bersertifikat.

"Kami komitmen mengawasi ini, bagaimana caranya penegakan hukum, legal standing-nya. Sekarang ini kan kalau kita bicara mana aset ini, titiknya dimana yang ada cuma ada tumpukan data. Saya berharap kedepannya ada mapping peta interaktif atau peta digital yang menunjukkan dimana lokasi, luas dan status kepemilikan," harap Bedi Budiman.

Selain itu, dia berharap Pemprov dapat menjalin kerjasama dalam melakukan pengamanan dengan keamanan setempat. Pengamanan ini, lanjut Bedi, untuk mengawasi jangan sampai ada oknum yang bermain dan jangan sampai ada kelemahan regulasi sehingga dapat dimanfaatkan.

"Saya yakin dan percaya dengan gebrakan Pemprov Jabar, kita tunggu aksi nyatanya. Jangan cuma jadi macan kertas atau macan konsep," ucap Bedi