Harga Beras Terus Melambung, Bapanas: Tingginya Harga Beras Bukan Lantaran Pemilu

Di tingkat eceran saat ini harga beras medium dipatok Rp14-15 ribu per kg. Seorang pedagang mengaku saat ini beras yang sempat dibanderol Rp12-13 ribu per kg sudah tak ada lagi di pasaran. 

Harga Beras Terus Melambung, Bapanas: Tingginya Harga Beras Bukan Lantaran Pemilu
Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar merilis, harga beras memberikan andil besar terhadap laju inflasi pada Januari 2024. Pada awal tahun ini, inflasi Jabar terhitung sebesar 3,02% (yoy). Secara bulanan, inflasi Januari terhitung sebesar 0,15%. (antara)

INILAHKORAN, Bandung - Di tingkat eceran saat ini harga beras medium dipatok Rp14-15 ribu per kg. Seorang pedagang mengaku saat ini beras yang sempat dibanderol Rp12-13 ribu per kg sudah tak ada lagi di pasaran. 

Dia menyebutkan, beberapa pekan belakangan ini dia terpaksa menjual beras seharga Rp14-15 kg per kg. Bahkan, harga beras medium itu hampir mendekati beras pandanwangi yang notabene tergolong premium.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar merilis, harga beras memberikan andil besar terhadap laju inflasi pada Januari 2024. Pada awal tahun ini, inflasi Jabar terhitung sebesar 3,02% (yoy). Secara bulanan, inflasi Januari terhitung sebesar 0,15%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini pada Januari 2024 memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,94% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yakni beras sebesar 0,60%. 

Tak hanya di Jabar, tingginya harga beras ini pun terjadi hampir di seluruh wilayah Tanah Air. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kini pemerintah terus menyeimbangkan ketersediaan beras nasional dengan nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan.

Menurutnya, saat ini tingkat kebutuhan beras saat ini relatif tinggi. Pemerintah menyeimbangkan kekurangan karena tidak dapat tanam akibat El Nino dengan importasi. Dia mengatakan, saat ini diperlukan pasokan beras yang cukup agar neraca ketersediaan dan kebutuhan beras tetap terjaga di tengah kekurangan akibat fenomena El Nino.

“Januari dan Februari 2024 ini kita kekurangan 2,4 juta ton beras (produksi versus konsumsi),” kata Arief, Minggu 11 Februari 2024.

Dia menegaskan, kendati pahit terasa namun kebijakan importasi merupakan pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga. Namun, Arief memastikan importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan mengganggu stabilitas harga di tingkat petani.

Kenaikan harga beras saat ini pun diakuinya bukan terpengaruh periode pencoblosan Pemilu 2024 atau pun periode libur panjang peringatan Isra Miraj dan Hari Raya Imlek 2575.

“Bukan pengaruh pencoblosan (Pemilu). Kita sedang penuhi market,” tegasnya.

Untuk menyambut panen raya yang diprediksi pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan semua pihak terkait akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Selain itu, pada saat yang sama pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.

“Saat ini kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” jelasnya. 

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan para peritel terpaksa menjual komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) serta harga acuan lainnya lantaran mendapat harga yang tinggi dari produsen.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyebutkan, para para produsen telah menaikkan harga beli (tebus) sebesar 20-35% di atas HET sejak sepekan terakhir, sehingga peritel juga harus menaikkan harga jual.

“Faktanya, saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET,” ucap Roy. 

Aprindo diakuinya tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan produsen bahan pokok. Harga yang ditetapkan produsen sebagai sektor hulu selanjutnya mengalir kepada peritel di sektor hilir melalui jaringan distribusi, kemudian dibeli atau dibelanjakan masyarakat pada gerai ritel modern.

Peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024. Aprindo pun meminta pemerintah untuk merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern. (ant/dnr)


Editor : Doni Ramdhani