Ini Alasan Pemkab Bogor Belum Siap Bayar Tipping Fee ke Pengelola TPPAS Lulut Nambo

INILAHKORAN, Bogor-Saat ini, dibawah kepemimpinan Asmawa Tosepu, Pemkab Bogor menerima ketentuan tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan untuk pengolah sampah di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo atau dalam hal ini PT. Jabar Bersih Lestari (JBL).

Padahal, dimasa kepempimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkab Bogor keberatan dengan besaran tipping fee yang dikenakan oleh Pemprov Jawa Barat.

"tipping fee TPPAS Lulut Nambo sudah disepakati oleh kita (Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, Pemkot Tanggerang Selatan, Pemkot dan Pemkab Bogor) di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu kepada wartawan, Selasa, 21Mei 2024.

Asmawa Tosepu menekankan, bahwa Pemkab Bogor berharap timbal balik keberadaan TPPAS Lulut Nambo, masyarakat sekitar mendapatkan Kompensasi Dampak Negatif (KDN).

"Dengan sudah dilakukannya uji coba pengoperasian TPPAS Lulut Nambo, maka kita bisa melihat luasan dampak hingga berapa desa yang warganya akan mendapatkan KDN," sambungnya.

Diwawancarai terpisah, Kabid Pengelola Sampah DLH Kabupaten Bogor Ismambar Fadli menuturkan walaupun sudah sepakat dengan besaran tipping fee Rp 125 ribu perton, Pemkab Bogor belum menyiapkan anggaran tersebut.

Padahal, pasca uji coba, Pemkab Bogor kemungkinan akan rutin membuang sampahnya ke TPPAS Lulut Nambo, hingga diharuskan membayarkan tipping fee ke PT. JBL.

"Karena waktu itu belum jelas kapan TPPAS Lulut Nambo akan beroperasi, Pemkab Bogor meniadakan sementara anggaran tipping fee. Paling, kita akan menunda sementara pembayaran atau ditalangi dahulu oleh Pemprov Jawa Barat," tutur Ismambar Fadli. (Reza Zurifwan)