Ini yang Disampaikan Syarifah dalam Diskusi Terbuka World Bank

INILAHKORAN, Bogor - World Bank atau Bank Dunia saat ini sedang melakukan kajian dan pengembangan serta evaluasi mengenai desentralisasi keuangan publik, baik di pemerintah pusat maupun daerah. 

Pemkot Bogor diundang menjadi satu-satunya perwakilan pemerintahan daerah yang menghadiri diskusi terbuka World Bank yang dihadiri instansi pemerintah pusat seperti Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas.

Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memaparkan, Kota Bogor diundang untuk memberikan masukan terkait dengan evaluasi yang dilakukan World Bank. Dari mulai permasalahan desentralisasi, otonomi daerah dan evaluasi pada penganggaran-penganggaran.

Baca Juga : Fokus Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif, Ade Wardhana Adinata Tak Mengandalkan APBD

"Semisal ada beberapa plafon anggaran yang sifatnya wajib. Seperti pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen. Itu dievaluasi karena di setiap daerah kebutuhannya berbeda. Di Indonesia ada 512 kabupaten/kota, kinerjanya berbeda-beda," ungkap Syarifah dalam keterangan tertulis pada Kamis 6 Juni 2024.

Syarifah menerangkan, sebagai perwakilan pemerintah daerah, bahwa pematokan persentase itu harusnya disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Atau mungkin juga bisa dilihat dari pendekatan kinerjanya.

"Jadi kalau daerah punya persoalan pengangguran atau kemiskinan mungkin itu yang dibesarkan. Ada klaster, tidak disamakan satu Indonesia itu plafonnya sekian. Tapi ada klaster sesuai dengan kemampuan, potensi dan permasalahannya," terang Syarifah.

Baca Juga : Longsor di Desa Tangkil, Tirta Pakuan dan Warga Lakukan Penangan Sementara

Syarifah mencontohkan, untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bogor. Selain pendidikan dan kesehatan juga ada masalah transportasi, persampahan hingga sanitasi.