Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Tuntaskan Masalah Pengangguran

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menuntaskan masalah penggangguran yang kian meningkat, sejak bencana pandemi Covid-19 berlangsung.

Terlebih terjadi peningkatan jumlah presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup signifikan, pada 2020 lalu. Dimana jumlah TPT Jabar menyentuh angka 10,46 persen atau naik dua angka lebih pada 2019, yang hanya 8,04 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal IV akhir tahun lalu.

Dia melanjutkan, sejauh ini Pemprov sudah mengambil sikap dengan menelurkan program Petani Milenial Juara sebagai salah satu inovasi guna menekan jumlah pengangguran, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jawa Barat. Hanya saja menurutnya, langkah tersebut belum dapat menjawab persoalan secara keseluruhan. Apalagi ketersediaan lahan produktif di Jawa Barat kata Dadang, cukup terbatas.

Baca Juga : Raden Tedi Dorong Pemprov Benahi Inventarisasi Aset Daerah

“Saat ini Pemprov sudah banyak melakukan inovasi, diantaranya program petani milenial. Meskipun menurut saya tidak bisa menjawab persoalan keseluruhan di Jawa Barat, khususnya dalam menangani masalah pengangguran. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Beberapa waktu lalu, saya diundang Kementerian PUPR, dimana mereka membahas mengenai pelatihan. Ini menurut saya bisa dilakukan oleh kita, apalagi sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap pekerja harus bersertifikasi,” ujar Dadang kepada INILAH, Minggu (25/4/2021).

“Saya rasa, Pemprov bisa melakukan program berupa pelatihan dan menurut saya ini lebih efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dimana kemampuan skill pekerja dari kita ini didongkrak, agar bisa bersaing sehingga bisa mengurangi tingkat penggangguran terbuka di kita. Serta masih banyak lagi sebenarnya inovasi yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan ini,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini menambahkan salah satu solusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov adalah dengan mengajak kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jawa Barat. Salah satu contohnya kata Dadang, adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Baca Juga : Sebanyak 798 Hotel dan Lokasi Wisata Jabar Telah Mengantongi Setifikasi CHSE

Dia menjelaskan, lahan yang dimiliki oleh PTPN VIII dapat dimaksimalkan oleh Pemprov dalam menekan jumlah pengangguran sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Tinggal bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengajak kerjasama kepada pemerintah pusat dan BUMN tersebut, dalam pelaksanaan skemanya.