Ketua Koalisi Empat Serikat
buruh, Dede Rahmat mengatakan, hari ini sekitar 2.000
buruh se-
kbb melakukan
long march mulai dari Batujajar hingga depan halaman Kantor
DPRD kbb.
"Salah satu tuntutan yang kita sampaikan berkenaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya saat ditemui, Selasa 13 September 2022.
Kedua, lanjut dia, pihaknya meminta agar Pemda
kbb mengeluarkan regulasi perlindungan bagi para pekerja sebagai dampak kenaikan BBM.
"Maksudnya, agar Plt Bupati membuatkan Perbup, Kepbup atau apapun namanya, yakni berupa perintah terhadap perusahaan di
kbb guna melakukan penyesuaian upah," ujarnya.
Ketiga, sambung dia, pihaknya juga meminta agar pada UMK 2023, Plt Bupati Bandung Barat berani untuk merekomendasikan kenaikan UMK.
"Hal itu karena pada 2022 upah di
kbb tidak ada kenaikan upah. Bahkan, upah tidak naik malah BBM yang naik. Jadi dampaknya sangat besar," ujarnya.
Disinggung hasil audiensi terkait kenaikan BBM bersubsidi, ia menyebut, semua pimpinan
DPRD kbb yang hadir hari ini memberikan respons positif.
"Kami minta bukan hanya sebuah rekomendasi, tapi harus ada statement dari
DPRD kbb yang menyatakan menolak dan jangan hanya merekomendasikan atau meneruskan aspirasi saja," sebutnya.
Ia mengaku bersyukur lantaran pihak
DPRD kbb sudah membuat pernyataan sikap bersama dan sudah ditandatangani.
"Mudah-mudahan, tuntutan para
buruh tentang regulasi yang harus dikeluarkan Plt Bupati Bandung Barat bisa dilakukan oleh beliau sendiri," pungkasnya.*** (agus satia negara).***