Legislator Jabar Dorong Wahyu Mijaya Rampungkan PR Pendidikan di Kabupaten Cirebon

Legislator Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendorong Wahyu Mijaya, selaku Pj Bupati Cirebon untuk merampungkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait pendidikan di Bumi Para Wali tersebut.

Legislator Jabar Dorong Wahyu Mijaya Rampungkan PR Pendidikan di Kabupaten Cirebon
Maka dari itu lanjut Gus Ahad, pengalaman yang dimiliki Wahyu Mijaya dinilainya mampu mengurai masalah pendidikan di Kabupaten Cirebon, dimana menurutnya masih banyak untuk dirampungkan. (net)

INILAHKORAN, Bandung - Legislator Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendorong Wahyu Mijaya, selaku Pj Bupati Cirebon untuk merampungkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait pendidikan di Bumi Para Wali tersebut.

Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi Wijaya mengatakan, latar belakang Wahyu Mijaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat pastinya sudah tahu betul, bagaimana menyiasati persoalan terkait pendidikan.

Maka dari itu lanjut Gus Ahad, pengalaman yang dimiliki Wahyu Mijaya dinilainya mampu mengurai masalah pendidikan di Kabupaten Cirebon, dimana menurutnya masih banyak untuk dirampungkan.

Baca Juga : Pekan Ini Pemprov Gelar Germas Lawan DBD

"Kabupaten Cirebon tantangannya banyak. Khususnya pendidikan, yang masih banyak blankspot. Kita punya PR, SMA Tengah Tanu yang belum ada realisasinga. Semoga dengan keberadaan Pak Wahyu bisa menyelesaikannya, terutama pendidikan," ujar Gus Ahad saat dihubungi INILAH baru-baru ini.

Demikian pula mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, dimana kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini, Wahyu Mijaya harus mampu membuat pelaksanaannya di Kabupaten Cirebon berjalan baik.

Potensi kecurangan hasil evaluasi PPDB pada tahun lalu lanjut Gus Ahad, harus bisa dicegah terutama di Kabupaten Cirebon. Sehingga harapannya pelaksanaannya dapat berjalan transparan dan jujur.

Baca Juga : Pemprov Jabar Bakal Tunjuk LO, Kawal Pembangunan Kota/Kabupaten

Meski diakuinya, pelaksanaan PPDB 2024 di kota/kabupaten lain harus bisa berjalan serupa, yakni transparan, akuntabel dan bebas kecurangan. Sesuai komitmen Pemerintah Provinsi Jabar dan Dinas Pendidikan, yang berupaya menjaga kejujuran dalam PPDB kali ini.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani