Masyarakat Mohon Penetapan Lahan HGU Terlantar, Ini Jawaban Kantor ATR Kabupaten Bogor

INILAHKORAN, Bogor-Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor mengaku tidak punya hak dalam menetapkan status lahan terlantar untuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Penetapan status lahan terlantar yang banyak dimohon masyarakat, kata Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor ATR/Kabupaten Bogor Taufik Hariono adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

"Status penetapan lahan terantar baik yang dimohon individu masyarakat maupun pemerintah daerah, itu bukan kewenangan kami, tetapi kewenangan Kementerian ATR/BPN," kata Taufik Hariono kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.

Taufik Hariono menuturkan bahwa pencabutan hak perdataan pemegang lahan HGU tidaklah mudah, apalagi lahan HGUnya bukan lahan negara murni.

"Dari 19 kasus lahan HGU  atau HGB terlantar kami selalu dikalahkan, oleh karena itu permohonan lahan HGU atau HGB terlantar ditangani oleh Tim Panitia C dari Kementerian ATR/BPN dan Kanwil ATR/BPN Jawa Barat," tuturnya.

Ia menjelaskan dibutuhkan kajian secara mendalam dan upaya lainnya untuk memutuskan lahan atau HGU dan HGB terlantar atau tidak.

"Sebelum dutetapkan harus ada pemberitahuan 1, 2 dan 3, lalu dilakukan penelitian dan pengkajian sesuai dengan Perpres nomor 64 Tahun 2020. Lalu juga disisihkan sekian persen untuk cadangan tanah untuk negara, yang dibantu oleh Bank Tanah," jelas Taufik Hariono.

Ia melanjutkan jajarannya sangat berhati-hati dalam penetapan HGU dan HGB terlantar, karena jajaranya rawan digugat baik secara perdata maupun pidana. (Reza Zurifwan)***