Minimalisir Bencana Musim Kemarau, Pemprov Jabar Keluarkan Status Siaga Darurat Kebencanaan
Pemprov Jabar meminimalisir terjadinya bencana musim kemarau. Antisipasi tersebut seiring dengan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran (SE) siaga darurat kebencanaan yang mulai dari 10 Juli sampai 31 Oktober 2023.
INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar meminimalisir terjadinya bencana musim kemarau. Antisipasi tersebut seiring dengan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran (SE) siaga darurat kebencanaan yang mulai dari 10 Juli sampai 31 Oktober 2023.
SE terkait bencana musim kemarau dari Pemprov Jabar ini diberikan pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jabar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Bambang Imanudin, mengatakan status siga darurat kebencanaan berbeda dengan tanggap darurat kebencanaan.
"Kita (Pemprov Jabar) siaga darurat (bencana musim kemarau). Kalau siaga darurat itu ke potensi, kalau tanggap darurat itu sudah kejadian," ujar Bambang, Minggu 23 Juli 2023.
Baca Juga : Jajal Curug Cikondang, Ridwan Kamil Ajak eksplorasi keindahan alam Pasundan
Menurut Bambang, bencana musim kemarau yang kerap terjadi salah satunya yaitu kekeringan.
"Saya kira potensi adalah sebuah hal yang harus kita tindaklanjuti dengan siaga darurat. Ini siaga darurat sudah kami dapatkan, sudah kami terbitkan pascadarurat mengenai bencana kekeringan dan kebakaran hutan," ungkapnya.
Mengenai wilayah mana saja yang kerap terjadi becana alam kekeringan dan kebakaran hutan. Bambang mengatakan, untuk urusan kebakaran hutan paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, data ini juga diketahui berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB).
Baca Juga : Dinkes Jabar Ajak Masyarakat Peduli Nutrisi Makanan Lewat Aplikasi HealthHeroes Nutrihunt
"Untuk kekeringan yang paling besar itu ada di Kabupaten Sukabumi, sekitar 400 ribuan hektare dari KRB," ucapnya.
Halaman :
