Mulyadi Juga Minta Menhub Benahi Sengkarut Lalu Lintas Truk Tambang

Setelah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membenahi sengkarut lalu lintas kendaraan khusus (truk) tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, anggota Komisi V DPR-RI Mulyadi meminta hal yang sama kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mulyadi Juga Minta Menhub Benahi Sengkarut Lalu Lintas Truk Tambang
Setelah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membenahi sengkarut lalu lintas kendaraan khusus (truk) tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, anggota Komisi V DPR-RI Mulyadi meminta hal yang sama kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi./Reza Zurifwan

INILAHKORAN, Bogor-Setelah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membenahi sengkarut lalu lintas kendaraan khusus (truk) tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, anggota Komisi V DPR-RI Mulyadi meminta hal yang sama kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Hal itu karena  sengkarut lalu lintas  Truk Tambang bukan hanya perihal jalan khusus tambang, tetapi juga terjadinya pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi Truk Tambang ataupun perusahaan pengangkut bahan tambang.


"Saya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga membenahi sengkarut laku lintas Truk Tambang yang sudah berlangsung puluhan tahun, seperti melakukan penindakan supir tembak dibawah umur, memeriksa kendaraan Truk Tambang yang tidak layak pakai dan  menindak  Truk Tambang yang mengangkut lebih dari 8 ton atau over dimension over load (ODOL)," ungkap Mulyadi kepada wartawan, Selasa, 21 November 2023.


Mulyadi menerangkan pelanggaran usia supir truk khusus tambang, keridak layakan operasi Truk Tambang dan kelebihan tonase Truk Tambang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna angkutan lain, atau pejalam kaki dengan truk khusus tambang.


"Angkanya kecelakaan lalu di Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat, harus ada intervensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini," terangnya.


Ia pun berterima kasih, karena kemarin permintaannya ditanggapi langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono dan KemenPU-PR siap melakukan intervensi pembangunan jalan daerah seperti yang sedang dilakukan di beberapa ruas jalan dj Kecamatan Sukamakmur hingga perbatasan Kecamatan Cipanas,  Kabupaten Cianjur.


"Intervensi pembangunan jalan daerah seperti di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor semoga juga bisa dilakukan pada Tahun 2024 mendatang di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor," harap Mulyadi.


Senin kemarin, ratusan masyarakat kecamatan Parungpanjang melakukan aksi unjuk rasa karena korban jiwa terus berjatuhan akibat seringnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Truk Tambang dengan kendaraan milik masyarakat di depan Kantor Pemcam Parungpanjang.


Masyarakat menuntut agar pemeribtah segera merealisasikan Jalur Khusus Tambang, merealisasikan lahan parkir di Jagabaya, megakkan Perbup 120 tahun 2021, memperbaiki serta membuat lampu penerangan Jalan Raya Sudamanik, melakukan penindakan supir tembak dibawah umur, memeriksa kendaraan Truk Tambang yang tidak layak pakai, menangkap oknum terduga pelaku pungutan liar (Pungli) di Perbatasan Kabupaten Bogor - Kabupaten Tangerang, membuat pos timbangan angkutan tambang (Maksimal 8 Ton), membuat dua portal angkutan tambang di Caringin Jagabaya dan Perbatasan Bogor - Tangerang, menambah anggota Dishub untuk mengawal Perbup 120 tahun 2021 dan meminta Muspika Parungpanjang terus bersinergi menjaga jam operasional dari pukul 22.00 - 05:00 WIB. (Reza Zurifwan)***


Editor : JakaPermana