Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Bandung Peringkat Pertama Tingkat Kabupaten di Jabar

INILAHKORAN,Soreang- Kabupaten Bandung menduduki peringkat pertama di Jabar, dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi (RB) pada 2023 mencapai 83,67 poin, dengan predikat Sangat Memuaskan. Penilaian  Evaluasi RB 2023 tersebut, disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum lama ini.

Jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jabar, Pemkab Bandung menduduki peringkat pertama, setelah Pemprov Jabar di urutan pertama penilaian Evaluasi RB 2023 dengan nilai 93,08 atau predikat A.er 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penilaian ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 63,32. 

“Berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB, nilai evaluasi RB Pemkab Bandung menduduki peringkat kedua di Jawa Barat, atau peringkat pertama di antara pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Prestasi luar biasa ini berkat arahan dan bimbingan dari Pa Bupati Bandung, sehingga Kabupaten Bandung semakin BEDAS," kata Amiyana, Rabu 7 Februari 2024.

Amiyana menyebutkan, nilai evaluasi RB itu membuktikan Pemkab Bandung selalu berbenah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Kata dia, meningkatnya reformasi birokrasi tersebut berampak positif terhadap berbagai bidang yang mengalami peningkatan. Antara lain di bidang ekonomi, dengan peningkatan investasi, penurunan inflasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

"Peningkatan dampak ekonomi juga tidak terlepas dari kebijakan Bupati Bandung yang secara masif memperbaiki dan membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung," ujarnya.

Selain perekonomian, dampak positif lainya di bidang sosial. Antara lain terhadap penurunan prevalensi stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

"Serta terhadap tata kelola pemerintahan sendiri juga terjadi peningkatan. Antara lain peningkatan meritokrasi, peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan Indeks Reformasi Hukum di tingkat nasional, di mana Kabupaten Bandung meraih peringkat pertama Indeks Reformasi Hukum Kategori Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2023," 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Pada 2023, Kementerian PANRB melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. (rd dani r nugraha)