PAD Kab Bandung meningkat dari Rp 962 Miliar menjadi Rp 1,273 Triliun pada 2022

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan menambahkan, inti dari sosialisasi tersebut yakni bagaimana untuk tersebarkan ke wajib pajak yang telah tertera di SPPT. Juga untuk menyamakan gerak langkah penyebaran yang lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Acara tersebut dihadiri oleh para kepala dusun (Kadus) dan kolektor desa dari 31 Kecamatan dan 280 desa dengan jumlah 338 orang. Selain Bupati Dadang, narasumber lainnya Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Kapolresta Bandung, dan BPKP Perwakilan Jawa Barat.

“Kedua bagaimana setelah penyebaran ini tindak lanjut dari proses percepatan pembayaran PBB ini. Karena pembayaran PBB ini mudah sekali, ada beberapa cara, mau pake bang Jabar, ada juga melalui gerai dan transfer,” katanya.

Baca Juga : Diduga Tertabrak Kereta, Seorang Pria Tewas Depan Apartemen Panoramic

“Target  PAD yang tertuang dalam di APBD itu Rp 200 miliar, kami optimistis bisa tercapai. Pak Bupati mengamanatkan kepada kami bagaimana layanan cepat sampai cepat bayar sehingga yang ditargètkan di APBD tercapai maksimal meskipun ada isu inplasi dan isu resesi ekonomi global," katanya.

Terkait aplikasi pembayaran pajak, kata Erwan, bupati mempunyai konsep digitalisasi di semua layanan dan lini untuk memudahkan layanan.

“Tidak ada keraguan wajib pajak, jadi disiplin bayar pajak. Kalau PBB-nya belum lunas secara otomantis dengan sistem ini tidak bisa dilayani, dengan barcode, memudahkan layanan jangan sampai jauh-jauh misalkan datang dari Kertasari hanya untuk mencetak bukti pembayaran PBB. Sedikit demi sedikit sarana dan prasarana yang sedang kita rancang bangun demi tujuan memudahkan pelayanan, kami akan merespon layanan di Bappeda yang berbasis digital, ” ujarnya.(rd dani r nugraha).

Baca Juga : Kowarteg Indonesia Berbagi Ceria dan Ilmu Memasak Bersama Ibu-Ibu Rancaekek