Pengamat Politik Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Ancam Netralitas Pemilu 2024

INILAHKORAN, Bandung - Pengamat Politik Karim Suryadi menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut menteri dan presiden boleh berkampanye, bakal mengancam netralitas ASN, Polri dan TNI di Pemilu 2024.

Karim mengatakan, meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye, namun kapasitas Presiden Jokowi saat ini bukan peserta. Pernyataan yang disampaikan kata Karim, cenderung sebagai juru kampanye salah satu calon.

"Itu merupakan ungkapan dilema. Posisi sebagai pejabat politik dan ayah dari seorang kandidat. Jangan lupa, apa yang dia kerjakan akan berdampak bukan hanya bagi dirinya, lembaganya, tapi juga berdampak dengan pernyataannya tentang netralitas TNI, Polri dan ASN. Sebab, sekuat apapun kata netralitas dikatakan. Tapi kalau presidennya memihak, itu akan menjadi sebuah pesan nonverbal yang terang benderang," ujar Karim di Kota Bandung, Kamis 25 Januari 2024.

Karim melanjutkan, kini Jokowi tengah berada di pilihan yang sulit. Apakah akan terlibat kampanye pada Pemilu 2024 atau tidak. Jika terlibat, sikap Presiden Jokowi ini kata dia, akan mendegradasikan kehormatan lembaga negara.

"Kalau Jokowi melakukan itu (berkampanye). Dia akan dicatat sebagai presiden pertama, yang bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sekaligus menjadi juru kampanye seorang kandidat. Ini pilihan bagaimana dia ingin mencatatkan dirinya. Soal legacy," ucapnya.

Terlepas dari itu Karim memprediksi, Presiden Jokowi bakal menggadaikan kehormatannya sebagai pimpinan tertinggi negara, demi melenggangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Layaknya peribahasa darah lebih kental daripada air.

"Jadi menurut saya, semakin dekat hari pemilihan, kepentingan untuk mendukung, mendoakan anaknya itu akan semakin keras. Maka keluarlah pernyataan begitu," imbuhnya.

Walaupun diakuinya, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi akan mengubah pilihannya. Sekali lagi kata Karim, dilema Jokowi akan beban di pundaknya, bakal menentukan seperti apa dia akan dikenang sebagai Presiden Indonesia kelak.

"Orangtua mana yang tidak akan mengizinkan, melakukan apapun yang bisa dilakukan. Tapi saya percaya, presiden akan arif dan bijaksana mempertimbangkan ini. Dilema sebagai presiden, pejabat politik dan orangtua. Saya percaya presiden punya pilihan yang banyak. Kartu sudah di atas meja, tinggal keberanian moral dan memegang sumpah janjinya sebagai presiden yang akan memandu dia keluar dari dilema," tandasnya. (Yuliantono)