Berita Hoaks Turun, Jabar Waspadai Perang Siber Pemilu 2024

INILAHKORAN, Bandung - Diskominfo Jawa Barat mengklaim terjadi penurunan berita hoaks, dimana pada 2023 hanya terjadi 813 kasus. Angka ini cenderung menurun ketimbang 2022, di angka 939 persebaran berita bohong. Di balik menurunnya berita hoaks, Jawa Barat tengah mewaspadai perang siber sepanjang proses Pemilu 2024.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan, turunnya hoaks di tahapan Pemilu 2024 tidak lepas dari upaya pemerintah yang selalu memberi klarifikasi terhadap informasi tersebut. Selain tentunya juga berkat naiknya pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk mengklarifikasi informasi yang didapat. Serta dibarengi dengan literasi digital ke lembaga pendidikan dan masyarakat, sebagai upaya menangkal distribusi hoaks.

Kini yang harus diwaspadai sambung Ika adalah, potensi saling serang di media sosial, dilakukan oknum untuk mendukung figur agar dapat memenangkan Pemilu 2024. Maka dari itu diharapkan, melalui IKP Talkas Digital Workshop Series #1 dengan menggandeng Fikom Unisba, bertajuk perang siber Media Sosial pasa Pemilu Indonesia 2024, setidaknya dapat menekan ancaman tersebut demi memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman, damai, lancar dan transparan.

Apalagi di Jawa Barat, ada tiga tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni politik identitas, misinformasi dan ujaran kebencian. Dimana kerap dipakai untuj menghantam lawan politik di media sosial pada Pemilu 2024.

"Menghadapi upaya mendiskreditkan atau menyerang lawan, agar warga menjadi tenang menghadapi Pemilu. Tidak terpengaruh dengan yang terjadi di medsos," ujarnya di sela acara, di Aula Pascasarjana Unisba, Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Kamis 25 Januari 2024.

Mengenai netralitas ASN, Ika mengatakan Pemprov Jabar dipastikan akan berpegang teguh terhadap aturan. Terlebih Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin berulang kali mengingatkan, agar ASN dapat menjaga marwahnya sebagai pelayan masyarakat.

"Makanya ada deklarasi Jabar Anteng, juga kegiatan dari Kemenkominfo untuk ASN agar netral. Jadi netralitas sudah pasti (dijaga). Pembekalan juga ada. Kalau ada kata yang kurang bagus, biasanya kami akan ingatkan," ucapnya.

Sementara Dekan Fikom Unisba Atie Rachmiatie mengakui, saat ini sejatinya telah terjadi perang siber. Maka dari itu masyarakat harus mampu menyaring informasi yang diterima dari media sosial, agar tidak terpengaruh karena dapat membahayakan perhelatan Pemilu 2024.

Demikian pula para relawan maupun tim sukses yang juga harus diberikan edukasi, agar informasi yang diberikan tidak memecah belah dan berfokus pada visi dan misi serta gagasan.

"Jangan sampai kiprah mereka memenangkan calon, kemudian melanggar etika," imbuhnya.

Mengenai persebaran hoaks politik di Pemilu 2024, Diskominfo Jabar mencatat di 2024 terjadi 150 hoaks politik dari total sebaran informasi 2.882. Dimana pembagiannya di media sosial, WhatsApp 11 persen, Facebook 42 persen, Tiktok 12 persen, Instagram 1 persen, Twitter 4 persen, Youtube 28 persen, Website 1 persen. Selain menyasar peserta pemilu juga penyelenggara pemilu seperti KPU. (Yuliantono)