Ratusan ASN Masuk Masa Pensiun, Pemkot Cimahi Bakal Lakukan Langkah Ini
Sebanyak 280 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cimahi telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Bahkan, empat pejabat esselon II bakal pensiun tahun 2023 ini. Sementara, untuk sisanya didominasi guru dan pejabat struktural eselon III dan IV.
INILAHKORAN, Cimahi - Sebanyak 280 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cimahi telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Bahkan, empat pejabat esselon II bakal pensiun tahun 2023 ini. Sementara, untuk sisanya didominasi guru dan pejabat struktural eselon III dan IV.
"Sekitar 280 orang yang masuk batas usia pensiun tahun ini, empat orang di antaranya adalah pejabat eselon II," kata Kepala BKPSDM Kota Cimahi, Lilik Setyaningsih, Jumat 24 Februari 2023.
Menurutnya, dengan banyaknya ASN yang masuk masa purna bakti, secara otomatis akan mengurangi jumlah PNS di Kota Cimahi.
Ia menyebut, jumlah ASN yang ada saat ini kurang lebih mencapai 4.270 orang, dengan rincian ASN sebanyak 3.823 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 447 orang.
"Kalau (ASN) berkurang pasti iya, karena dari pusat sendiri belum membuka pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Paling kita memanfaatkan dari pengadaan seleksi PPPK," sebutnya.
Tak hanya itu, penambahan pegawai juga didapat dari perpindahan atau mutasi PNS dari luar daerah. Kendati begitu, pihaknya tak sembarang menerima perpindahan lantaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan.
"Jadi kita seleksi dulu sesuai kebutuhan dan kompetensi. Di Perwal juga kan ada aturannya tidak boleh lebih dari 50 tahun," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, beban kerja di lingkungan Pemkot Cimahi maupun tenaga kependidikan terbantu dengan masih adanya tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL).
"Tapi kami pastikan tahun ini kita tidak membuka pegawai honorer," ucapnya.
Sementara itu, lanjut dia, guna mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan empat pejabat eselon II, pihaknya bakal mempersiapkan segala sesuatunya sesuai aturan yang ada.
"Untuk mengisi kekosongan tersebut, kita akan isi melalui sistem open bidding atau seleksi terbuka," ujarnya.
Ia pun memastikan, kekosongan empat jabatan eselon II tersebut nantinya tidak akan mengganggu kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Kebetulan saat ini ada satu dinas yang masih kosong (belum ada pejabat eselon II). Meski begitu, tidak sampai mengganggu kinerja atau pelayanan, kan diiisi oleh Plt (pelaksana tugas)," tandasnya. *** (agus satia negara)
"Sekitar 280 orang yang masuk batas usia pensiun tahun ini, empat orang di antaranya adalah pejabat eselon II," kata Kepala BKPSDM Kota Cimahi, Lilik Setyaningsih, Jumat 24 Februari 2023.
Menurutnya, dengan banyaknya ASN yang masuk masa purna bakti, secara otomatis akan mengurangi jumlah PNS di Kota Cimahi.
Ia menyebut, jumlah ASN yang ada saat ini kurang lebih mencapai 4.270 orang, dengan rincian ASN sebanyak 3.823 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 447 orang.
"Kalau (ASN) berkurang pasti iya, karena dari pusat sendiri belum membuka pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Paling kita memanfaatkan dari pengadaan seleksi PPPK," sebutnya.
Tak hanya itu, penambahan pegawai juga didapat dari perpindahan atau mutasi PNS dari luar daerah. Kendati begitu, pihaknya tak sembarang menerima perpindahan lantaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan.
"Jadi kita seleksi dulu sesuai kebutuhan dan kompetensi. Di Perwal juga kan ada aturannya tidak boleh lebih dari 50 tahun," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, beban kerja di lingkungan Pemkot Cimahi maupun tenaga kependidikan terbantu dengan masih adanya tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL).
"Tapi kami pastikan tahun ini kita tidak membuka pegawai honorer," ucapnya.
Sementara itu, lanjut dia, guna mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan empat pejabat eselon II, pihaknya bakal mempersiapkan segala sesuatunya sesuai aturan yang ada.
"Untuk mengisi kekosongan tersebut, kita akan isi melalui sistem open bidding atau seleksi terbuka," ujarnya.
Ia pun memastikan, kekosongan empat jabatan eselon II tersebut nantinya tidak akan mengganggu kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Kebetulan saat ini ada satu dinas yang masih kosong (belum ada pejabat eselon II). Meski begitu, tidak sampai mengganggu kinerja atau pelayanan, kan diiisi oleh Plt (pelaksana tugas)," tandasnya. *** (agus satia negara)
