Reaksi Keras DPRD Jabar Terkait Dugaan Siswa SMAN 1 Leuwuliang Terpapar Covid-19
Dugaan terpaparnya siswa SMAN 1 Leuwiliang saat melaksakan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.
INILAH, Leuwiliang - Dugaan terpaparnya siswa SMAN 1 Leuwiliang saat melaksakan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar itu pun meminta tak ada lagi kasus serupa atau tak ingin ada klaster sekolah dalam penyebaran wabah Covid 19.
"Permintaan paling utama saya adalah hindarkan sekolah menjadi klaster penyebaran wabah Covid 19, semoga ini menjadi kasus yang terakhir," ujar Asep kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).
Baca Juga : Siswa SMAN 1 Leuwiliang Diduga Terpapar Covid 19, Ini Perintah Bupati Bogor
Dia menambahkan, pelaksanaan uji coba PTM seharusnya sudah dipastikan pelaksanaan protokol kesehatan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.
"Saat akan dilakukan uji coba PTM pastikan betul bahwa Prokes Covid 19 sudah dijalankan dengan semestinya. Prokes ini bukan hanya menyangkut mekanisme administratif yang menyangkut perizinannya saja tetapi secara substantif pun syarat-syaratnya dipenuhi. Misal, para gurunya sudah tersuntik vaksin Covid 19 atau setidaknya sudah diperiksa dan dinyatakan bebas atau non reaktif Covid 19 melalu swab test PCR," tambahnya.
Terhadap siswa atau murid khususnya tingkat SMA maupun SMK, dia juga memenuhi syarat serupa yaitu sudah disuntik vaksin Covid-19 atau hasil nonreaktif Covid-19.
Baca Juga : Peserta Lelang Jabatan Kepala Dinas Kota Bogor Nyerah
"Siswa atau muridnya pun diberikan syarat yang serupa, lalu jika sudah terkategori sehat sekalipun, ijin orang tua tetap diperlukan, jika murid dan orang tuanya masih khawatir u/ melaksanakan uji coba PTM maka sekolah tetap menyediakan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ). Uji coba PTM jangan meniadakan PJJ, sehingga saat proses PTM dijalankan secara bergilir maka PJJ pun tetap dilaksanakan. Semua protokol ini harus dijalankan dengan ketat. Jangan ceroboh karena kelengahan para pemangku kepentingan di lapangan akan berdampak luas dan menyangkut keselamatan jiwa masyarakat," jelas Asep.
Halaman :
