Siti Muntamah Dorong Revitalisasi Panti Melalui Dana CSR

Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mendorong Pemprov Jabar untuk melakukan revitalisasi sarana dan prasarana panti milik daerah melalui anggaran corporate social responsibility (CSR).

Siti Muntamah Dorong Revitalisasi Panti Melalui Dana CSR
Siti Muntamah mengatakan, banyak panti yang kondisi infrastrukturnya memprihatinkan salah satunya UPTD Panti Rehabilitas Sosial Lanjut Usia di Ciparay, Kabupaten Bandung. 

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mendorong Pemprov Jabar untuk melakukan revitalisasi sarana dan prasarana panti milik daerah melalui anggaran corporate social responsibility (CSR).

Siti Muntamah mengatakan, banyak panti yang kondisi infrastrukturnya memprihatinkan salah satunya UPTD Panti Rehabilitas Sosial Lanjut Usia di Ciparay, Kabupaten Bandung. 

Terbenturnya biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebutnya dapat disiasati. Siti Muntamah menyebutkan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat seperti bank bjb salah satunya.

Baca Juga : Layani Masyarakat yang Belum Teraliri Listrik, MUJ Siap Uji Coba Potensi EBT

“Panti kita pada rusak, tapi enggak ada yang perhatiin. Kalau anggaran enggak ada, kan bisa pakai CSR. Ini dana CSR kemana? Toh cuma Rp200 juta, masa enggak ada. Ini kan bisa dari BUMD kita kayak bank bjb. Itu keuntungannya kan sudah berapa miliar? Mungkin bisa didorong untuk membantu panti kita ini agar lebih layak,” ujar Siti Muntamah kepada INILAHKORAN, belum lama ini.

Ummi Siti –sapaan Siti Muntamah- berharap Pemprov Jabar dapat memberikan perhatian lebih akan persoalan sosial seperti ini. Mengingat para penghuni panti selayaknya mendapatkan hak yang sama, melalui skema yang bisa dikombinasikan baik antar stakeholder maupun dengan pihak swasta.

“Mereka ini perlu dimanusiakan. Jangkan bicara baju dan lain-lain, infrastruktur dan makan aja ini gimana? Kita harap pemerintah dapat lebih peduli akan persoalan-persoalan sosial seperti ini. Sebab kalau bukan kita ya siapa lagi. Ini juga bisa dikerjasamakan, agar mereka ini bisa hidup layak. Belum lagi persoalan lain seperti masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah hal-hal seperti ini pemerintah harus bisa lebih aware,” harapnya.*** (yuliantono)

Baca Juga : Kenaikan BBM Masih Wacana, Di Jabar Hanya Harga Telur yang Masih Tinggi


Editor : Doni Ramdhani