Soroti Dugaan Korupsi Rotasi Mutasi di Lingkungan Pemda KBB, Pengamat Khawatirkan Hal ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Dugaan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses rotasi mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) turut dikhawatirkan sejumlah pihak, termasuk dari para akademisi.

Pasalnya, dengan maraknya pelaporan terkait aduan korupsi rotasi mutasi di lingungan pemerintahan KBB tersebut dikhawatirkan bakal mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Bandung Barat.

Oleh karenanya, tuduhan korupsi rotasi mutasi  yang dilayangkan masyarakat terhadap Bupati KBB Hengky Kurniawan terkait dugaan praktik transaksional dalam rotasi mutasi jabatan harus segera di buktikan KPK.

"Tentunya KPK harus segera angkat bicara, agar tidak terjadi polemik kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ungkap Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha kepada wartawan. 

Menurutnya, adanya laporan masyarakat ke KPK merupakan hak masyarakat yang menemukan adanya tindak-tanduk yang janggal terkait kebijakan yang diambil Bupati Bandung Barat dalam sisa akhir masa jabatannya.

"Namun, untuk kebenaran tuduhan harus dibuktikan KPK dalam penyelidikan laporan tersebut. Tapi, jika tidak terbukti berarti kinerja Hengki baik adanya," tuturnya.

"Sebaliknya, jika terbukti salah hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan KBB yang baru mendapatkan penghargaan WTP," sambungnya.

Kendati begitu, persoalan yang menjadi kekhawatiran buntut dari adanya pelaporan dugaan Tipikor yakni, akan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Bandung Barat, khususnya kinerja Hengki Kurniawan.

"Saya khawatir imbas pelaporan ini justru membuat polemik dikalangan masyarakat," terangnya.

"Jadi hal yang penting sekarang, pemerintahan KBB harus tetap bisa memberikan pelayanan maksimal, tanpa harus jauh memikirkan kondisi pelaporan terhadap Hengki," terangnya.

Terpisah, Bupati KBB Hengki Kurniawan menegaskan,  mekanisme dalam rotasi mutasi jabatan sudah sesuai prosedur.

"Intinya, dalam proses rotasi mutasi di KBB tidak ada yang dilanggar dari sisi prosedural," tegasnya.

Hengki menjelaskan, dalam proses rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemda Bandung Barat, dirinya dan BKPSDM KBB telah bekerja secara profesional dimana pejabat yang mendapat promosi jabatan dinilai sudah sesuai ketentuan.

"Apalagi eselon IV itu sudah tidak ada, sekarang sudah kita ganti fungsional," jelasnya.

"Nah, jabatan fungsional kalau memenuhi syarat bisa naik ke level kabid atau masuk dalam jabatan struktural. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, semuanya sudah sesuai prosedur," tandasnya.*** (agus satia negara)