Tahun Ini, Pemprov Jabar Raih WTP Kesebelas

Dari hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa persoalan signifikan yang harus ditindaklanjuti Pemprov Jabar, seperti pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai, adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) non aktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, jaringan pada dua SKPD dan penatausahaan aset tetap yang belum memadai. Kendati kesemuanya bukan permasalahan yang berdampak material, terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan. (Yuliantono)