Tepis Tudingan Maladministrasi Rotasi Mutasi, Kabag Hukum Setda KBB Berikan Tanggapan Tegas

INILAHKORAN, Ngamprah - Kabar terkait tudingan maladministrasi dalam proses rotasi mutasi yang diduga dilakukan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan santer berhembus.

Kendati demikian, tudingan tersebut ditepis Kepala Bagian Hukum Setda Bandung Barat, Asep Sudiro.

Dalam kabar yang beredar, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan dilaporkan Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Mei lantaran adanya dugaan maladministrasi pada proses rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan pada Januari 2023 lalu.

Maladministrasi yang dituduhkan itu, yaitu adanya PNS eselon IV A dirotasi ke jabatan lebih tinggi dengan jabatan setara eselon III A.

Menanggapi hal itu, Asep menilai praktek rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan Pemda KBB sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

"Dari sisi hukum tentu rotasi mutasi itu sudah sesuai aturan. Seharusnya sebelum melaporkan, mereka mengkaji dulu apakah ini melanggar ketentuan atau tidak," kata Asep saat dihubungi, Jumat 12 Mei 2023.

"Mereka ini gagal paham soal rotasi mutasi. Jangan samakan ASN sekarang dengan zaman dulu yang ada eselon IV," tegasnya.

Ia menerangkan, ada kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilatarbelakangi reformasi birokrasi. 

"Tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas Eselon IV," terangnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, kebijakan untuk rotasi mutasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

"Jelas pelapor gagal paham. Sekarang gak ada eselon IV, yang ada pejabat fungsional," tuturnya.

"Jadi kalau pegawai fungsional sudah layak naik, ya gak masalah jadi eselon III. Kita pastikan semua yang dilakukan bupati sudah betul sesuai aturan hukum berlaku," jelasnya.

Berdasarkan kabar yang beredar, Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz mengatakan, pihaknya ingin mendorong KPK untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan atas laporan mereka terkait dugaan tindak korupsi dari kegiatan rotasi, mutasi, dan promosi.

"Dugaan permainan (rotasi jabatan) dilakukan pejabat tinggi di Pemkab Bandung Barat. ASN juga bisa lompat pangkat jika memenuhi atau memberi sejumlah permintaan," sebut Bilal, Kamis 11 Mei 2023.

Bilal menuturkan, permainan rotasi mutasi jabatan itu, mencontohkan dari eselon 4A bisa ke eselon 3B, atau sekelas kepala seksi atau Subag ke jabatan sekretaris kecamatan dan kepala bidang.

"Padahal kan tak boleh seperti itu. Kami berharap KPK bisa mengklarifikasi dugaan ini ke sejumlah pejabat terkait, salah satunya Hengki Kurniawan," ujarnya.*** (agus satia negara)