Terima Laporan Pemeriksaan dari BPK RI, Ridwan Kamil Pastikan Pemprov Segera Tindaklanjuti

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeberkan, pihaknya baru saja menerima hasil pemeriksaan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terkait pemanfaatan APBD tahun anggaran 2021-2022.

Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya diminta oleh BPK RI untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang dan diakuinya akan segera ditindaklanjuti, mengingat tenggat waktunya hanya sampai 24 Januari mendatang.

"Ya hari ini penyerahan laporan hasil pemeriksaan, yang sifatnya interim. Interim itu BPK memberi waktu jika ada dokumen-dokumen yang belum lengkap, untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Itu tadi kita disampaikan agar semua hasil pemeriksaan segera di follow up secepat-cepatnya, selengkap-lengkapnya sehingga nanti hasil akhinya adalah memang yang semua sudah merasa itu yang paling faktual," ujarnya usai pertemuan dengan BPK RI di Ruang Papandayan Gedung Sate, Senin  16 Januari 2023.

Dia melanjutkan, beragam pemeriksaan telah dilakukan BPK. Mulai dari pemanfaatan belanja modal, hibah, hingga barang dan jasa. Baik oleh pemerintah provinsi, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut diperiksa dan kekurangan kelengkapan dokumen dikatakannya akan segera diatasi.

"Bentuknya macam-macam, karena yang diperiksa ada belanja modal, belanja hibah, barang jasa dan lain sebagainya. Lumayan banyak, sama seperti yang tadi, saya tidak spesifik ke satu dinas. Tapi poinnya masih ada waktu. Kan kadang-kadang mungkin kurang dokumen, disimpulkan, ya sudah saja dilengkapi dokumen menjelaskan. Jadi saya tidak bisa spesifik, nanti saja di hal-hal yang sifatnya final, kan sekarang belum final," ucapnya.

Terlepas dari itu, Kang Emil bersyukur lantaran Pemprov mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan baik, dalam pelaksanaan program-program kerja yang ditetapkan. Sebab, 96 persen dari total APBD mampu diserap maksimal, sehingga perencanaan program yang dicanangkan menurutnya telah dilaksanakan sesuai kebutuhan.

"Jadi saya kira ini hal baik, Jawa Barat kita ini tahun lalu tertinggi di Indonesia penyerapan 96 persen lebih. Itu rekor juga ya dalam sejarah Jawa Barat, artinya kami serius merencanakan dengan baik, semaksimal mungkin. Bahwa dalam perjalanan ada temuan memang sudah bekerjasama dengan BPK, khususnya perwakilan BPK Jawa Barat untuk memastikan uang rakyat ini betul-betul sesuai dengan perencanaan dan kualitas," tandasnya. (Yuliantono)