Ada Rencana Anggaran Tak Wajar, Komisi IV DPRD Jabar Undang Sejumlah OPD
Komisi IV DPRD Jawa Barat akan mengundang sejumlah mitra kerja. Mereka membahas RKUA-PPAS APBD 2022. Ada yang wajar, ada yang tidak.
INILAHKORAN, Bandung – Guna mematangkan perencanaan program kerja, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengundang sejumlah mitra kerja, untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) serta Prioritas dan Plafon Anggara Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip mengatakan, ada perubahan mencolok dalam volume APBD pada setiap dinas yang sudah disesuaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya belanja tiap SKPD. Termasuk besaran anggarannya, kata dia, ada yang wajar dan tidak.
"Kita kali ini rapat kerja dengan mitra kerja Komisi IV, membahas mengenai volume APBD Tahun 2022 mendatang, yang ternyata ada perubahan yang sangat signifikan karena angka yang lebih kecil. Terutama untuk belanja dinas yang sudah disesuaikan oleh TAPD. Walaupun perubahan itu ada yang rasional dan tidak," ujar Tetep di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa lalu.
Baca Juga: DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Aset Guna Dongkrak PAD
Dia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan dilaporkan dan dibahas kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, sebelum diputuskan.
Tetep berharap, ada jalan tengah terbaik kepada masing-masing pihak agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan maksimal di 2022 mendatang.
Halaman :
