Bangunan Liar Dimiliki Pejabat, Wabup Bogor Pertanyakan Keseriusan Menteri ATR/BPN
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait rencana Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan menertibkan bangunan liar di wilayah hulu terutama kawasan Puncak.
INILAH, Puncak - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait rencana Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan menertibkan bangunan liar di wilayah hulu terutama kawasan Puncak.
"Penertiban bangunan liar terutama di Kawasan Puncak itu gampang-gampang susah, karena yang mau mentertibkan pemerintah pusat tetapi yang memiliki bangunan liar tersebut juga orang pemerintah pusat baik masih menjabat di jabatan strategis ataupun sudah pensiun. Saya mempertanyakan tujuan apakah langjah penertiban itu untuk mengamankan lahan negara, melindungi resapan air atau mengembalikan fungsi lahan seperti sebelumnya," kata Iwan kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).
Dia menuturkan, dikarena yang memiliki bangunan liar tersebut merupakan pejabat maupun mantan pejabat, politisi Partai Gerindra ini pun meminta bantuan dukungan keamanan ketertiban masyarakat.
Baca Juga : Cara Pemkab Bogor Wujudkan Pembagian 12 Juta Masker
"Kalau memang bangunan liar di Kawasan Puncak atau lainnya musti ditertibkan, maka kita butuh 'back up' dari pemerintah pusat. Kami meminta itu karena kami tidak mau tebang pilih dalam penertiban bangunan liar," pintanya.
Terkait berkurangnya lahan PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Tjiliwung atau perusahaan perkebunan lainnya, Iwan berpendapat karena lemahnya lahan PT Perkebunan Nusantara VIII maupun PT Tjiliwung.
"Diserobotnya lahan lahan PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT Tjiliwung karema mereka tidak ada kekuatan untuk menjaga aset perkebunannya, mereka sangat lemah karena punya aset tetapi tak punya tenaga keamanan yang memadai. Saya kira itu harus jadu perhatian dan penertiban bangunan liar ini harus menjadi momen mereka untuk melestarikan lahan perkebunan teh mereka," papar Iwan.
Baca Juga : Tunggu Revisi RTRW, Kawasan Bogor Raya Lake Side Segera Disulap
Senada dengan Iwan Setiawan, Manager Program Pemulihan Ekosistem di Hulu DAS Sungai Ciliwung Thomas Oni Veriasa menegaskan pemerintah pusat maupun daerah harus mengembalikan fungsi lahan di Kawasan Puncak, Gunung Gede Pangrango, hal itu karena maraknya penyerobotan lahan lindung atau perkebunan menjadi vila.
Halaman :
