Bawaslu Kota Bandung Minta Peran Masyarakat Awasi Tahapan Pilkada 2024

INILANKORAN, Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung menyatakan, tidak dapat berdiri sendiri. Pihaknya membutuhkan partisipasi masyarakat, dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandung, M Sopian menyebut, masyarakat harus turut berpartisipasi mengawasi pada tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar terpilih dalam Pilkada 2024 di tahun ini.

"Yang kita khawatirkan adalah pemuktahiran, yang dalam hal ini hasil pengawasannya. Karena kita mempunyai pengawas di tingkat kelurahan itu hanya satu. Sedangkan untuk petugas pemutakhiran itu lebih dari satu petugas," kata M Sopian di Shakti Hotel Bandung, Sabtu 8 Juni 2024.

Dikemukakan ia, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Utamanya dalam tahapan pemuktahiran data terpilih, termasuk fase pencocokan dan penelitian (coklit).

"Makanya, kita memang membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk berani atau pun melaporkan kepada Bawaslu kalau memang ada indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian data. Lalu isu krusial lainnya adalah soal DPT di Pilkada maksimal 600, dari semula 300 di Pemilu kemarin," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya akan tetap melaksanakan apa yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga berapa pun jumlah daftar pemilih tetap di setiap pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada tahun ini, bakal diimplementasikan.

Di lain sisi, peneliti hukum dari Meswara, Mega Nugraha Sukarna mengaku adanya ke khawatiran terkait kuota DPT dalam Pilkada 2024. Pihaknya mengaku cemas, adanya kewalahan dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

"Jumlah DPT per TPS lebih banyak dibanding Pemilu 2024. Di Pemilu jumlahnya 300, sementara di Pilkada 600. Secara jumlah DPT memang sama, hanya saja total jumlah TPS di Pilkada menjadi sedikit yaitu dua atau tiga TPS. Sementara di Pemilu ada lima TPS," kata Mega Nugraha Sukarna.

Selain kekhawatiran tersebut, besar kemungkinan adanya potensi pindah lokasi TPS warga dalam satu RW. Hal tersebut karena adanya penyesuaian jumlah DPT per TPS yang kini menjadi 600. Semisal dalam satu RW terdapat 620. Selisih 20 orang harus dipindah ke TPS luar terdekatnya. *** (yogo triastopo)