Buntut Klarifikasi KPU, Kejari Kabupaten Bogor Panggil Ketua DPRD Kabupaten Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Seksi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Kabupaten Bogor sempat meminta keterangan sejumlah komisioner dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Itu dilakukan usai ada laporan dari warga.

Kepala Seksi Tipikor Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja mengatakan, klarifikasi itu dilakukanterhadap 20 orang pejabat. Mereka ditanyai perihal penanggungjawaban dana APBN dan APBD TA 2019 yang penggunaannya untuk Pemilu 2019. 

Seperti diketahui, KPU Kabupaten Bogor mendapatkan dana kurang lebih Rp 148 miliar dari APBN, dan mendapatkan dana kurang lebih Rp 8,5 miliar dari APBD Kabupaten Bogor.

"Sejak awal hingga akhir Bulan Desember lalu, kami sudah meminta keterangan atau klarifikasi 20 orang, baik komisioner maupun pegawai Sekretaris KPU Kabupaten Bogor," kata Dodi kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.

Dodi menerangkan, dari informasi yang dihimpun pihak KPU Kabupaten Bogor mengaku sudah mengembalikan anggaran yang sebelumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Irjen KPU pusat.

"Saya mendengar KPU Kabupaten Bogor di akhir Bulan Desember sudah mengembalikan anggaran sebesar Rp 900 juta ke Irjen KPU Republik Indonesia. Namun bukti pengembalian temuan sebelumnya dengan cara pemotongan gaji mereka itu belum berada di tangan kami. Waktu awal Desember, mereka belum mengembalikan dana yang bersumber dari APBN tersebut," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa secara aturan, hibah dari APBD Kabupaten Bogor untuk perhelatan Pemilu serentak lalu diperbolehkan, tetapi tidak harus dalam bentuk barang dan bukannya uang.

"Yang jelas kami minta pertanggung jawaban penggunaan dana-dana hibah dimaksud, kalau tidak bisa maka bisa naik ke penyelidikan. Kami juga akan memanggil Ketua DPRD Kabupaten Bogor," tuturnya.

Semetara itu, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Herry Setiawan menjelaskan pada dasarnya dalam klarifikasi dari pihak Kejari Kabupaten Bogor itu jajarannya sudah menjelaskan permasalahan dimaksud.

"Kami, pada Desember kemarin sudah menjelaskan bahwa baik komisioner dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bogor ada yang sudah diberikan sanksi dan lainnya oleh Irjen KPU Republik Indonesia," jelas Herry Setiawan.

Ia menambahkan, bahwa dana hibah yang berasal dari ABPD Kabupaten Bogor penggunaanya untuk honor, lalu juga ada yang untuk melakukan seminar, peningkatan SDM, membeli perlengkapan lainnya.

"Jadi waktu itu kami kekurangan anggaran karena anggaran kami disamakan daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit, hingga butuh bantuan atau dukungan dari APBD Kabupaten Bogor," tambahnya.*** (reza zurifwan)