DPRD Jabar Dorong Masalah Blank Spot Sekolah Masuk Dalam RPJMD
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mendorong masalah blank spot atau kekosongan sekolah SMA dan SMK dalam satu kecamatan, masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah provinsi.
INILAH, Bandung - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mendorong masalah blank spot atau kekosongan sekolah SMA dan SMK dalam satu kecamatan, masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah provinsi.
Dia mengatakan, saat ini ada 220 kecamatan di seluruh daerah Jawa Barat, yang belum memiliki SMA dan SMK negeri. Menurutnya, kendati ada sekolah swasta di kecamatan tersebut. Namun belum dapat memenuhi kebutuhan, khususnya bagi siswa kurang mampu yang terkendala biaya. Siti pun meminta kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan untuk segera melakukan perencanaan pembentukan Unit Sekolah Baru (USB), guna pemerataan sekolah negeri.
“Masalah blank spot ini menjadi salah satu usulan kami dalam RPJMD. Ini dilakukan untuk pemerataan sekolah negeri, mengingat ada 220 kecamatan yang tidak ada SMA dan SMK negeri. Sebab, walaupun ada sekolah swasta. Tapi bagi anak didik kita yang kurang mampu bagaimana soal biayanya? Makanya kita dorong KCD untuk segera lakukan perencanaan dalam memenuhi blank spot ini secara bertahap,” terang Siti kepada INILAH, Selasa (2/3/2021).
Baca Juga : Reses, Siti Muntamah Semangati Kader Posyandu Kota Cimahi
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, kendati tidak ada target khusus berapa sekolah yang harus dibangun pada 2021. Namun dia berharap, ada tambahan USB di tahun ini untuk mengimbangi jumlah siswa di tiap daerah. Sehingga anak usia sekolah, memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Dia pun meminta kepada masyarakat, untuk bersama-sama bergerak dengan KCD dalam pembangunan sekolah baru.
“Berapapun target jumlah sekolah yang dibangun, kita tidak masalah karena itu perlu waktu dan bertahap. Tapi kita harap, dalam tahun ini ada USB yang dibangun. Jangan sampai ada anak kita yang memasuki usia sekolah, tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikan karena keterbatas jumlah sekolah atau biaya. Soalnya dengan 220 kecamatan itu, sudah berapa ribu anak usia sekolah. Saya juga berharap, masyarakat bersama KCD dapat bergerak mendorong untuk segera dilakukan pembangunan sekolah baru,” ucapnya. (Yuliantono)
Baca Juga : Satu Tahun COVID-19: Ikhtiar Jabar Kendalikan Pandemi Belum Usai
