DPRD Jabar Dukung Pembangunan Berlandaskan Adat dan Budaya

INILAHKORAN, Bandung – Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe mendukung penuh pembangunan di daerah harus berlandaskan adat dan budaya Sunda.

Hal itu dikatakannya saat menerima audiensi dari Majelis Adat Sunda, terkait penolakan swastanisasi lahan kebuyutan di seluruh pelosok Jabar, Kamis 21 Oktober 2021.

Abdul Haris Bobihoe mengatakan, pihaknya bersama Majelis Adat Sunda menolak pembangunan di beberapa kawasan yang masuk ranah tanah adat, khususnya di Kota Bogor.

Baca Juga: Kalau Kontingen PON Dapat Kadeudeuh, Kafilah STQH Jabar Juga Dong....

Salah satunya Kebun Raya Bogor, yang diharapkan tetap seperti fungsi awal yakni sebagai tempat konservasi dan cagar budaya. Menurutnya, dalam pembangunan tetap harus mengedepankan filosofi adat dan budaya. Terlebih Jawa Barat kental akan nilai budayanya yang sudah terbangun sejak ratusan tahun silam.

"Kita akan bahas dan melibatkan masyarakat adat Sunda. Karena dalam membangun kita perlu filosofi adat budaya," ujar Abdul Haris Bobihoe.

Dia menambahkan, pihaknya akan segera menyurati Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, agar menghentikan beberapa proyek yang dinilai merusak kawasan ada di Kota Bogor.

Baca Juga: Ada Rencana Anggaran Tak Wajar, Komisi IV DPRD Jabar Undang Sejumlah OPD

Selain itu, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait terutama dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) guna bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.

"Kami akan menyurati serta membahas lebih lanjut pembangunan pembangunan proyek yang tengah berjalan saat ini. Saya juga paham, bapak-bapak berjuang bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Kami juga akan terus minta masukan dari masyarakat Sunda, supaya nantinya peraturan yang lahir dan adil bagi seluruh masyarakat," tutup Abdul Haris Bobihoe.***(yuliantono)