Dua Pejabat Pemprov Jabar Dipanggil KPK, Ada Apa Ya?

INILAH, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jawa Barat Yerry Yanuar dalam penyidikan kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tahun 2019.

"Saksi dipanggil untuk tersangka ABS (Ade Barkah Surahman/Anggota DPRD Jabar)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Selain Yerry yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, penyidik KPK memanggil dua saksi lain yaitu Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuker Maulani serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Indramayu Woni Dwi Nanto.

Baca Juga : Mau Sesemester, Baru Sepertiga Dana Desa Tersalurkan

"Saksi Yuke Maulani dan Woni Dwi Nanti diperiksa untuk tersangka STA (Siti Aisyah Tuti Handayani/Anggota DPRD Jabar)," tambah Ali.

KPK pada 15 April 2021 telah menetapkan Ade Barkah dan mantan Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka. KPK menduga Ade Barkah menerima suap Rp750 juta sedangkan Siti Aisyah diduga menerima Rp1,050 miliar.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga : KPK Gali Isi Pertemuan di Rumah Dinas Azis Syamsuddin

Kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019 di Indramayu.