Ekonomi 2021 Pulih, Pemerintah Dukung Sektor Properti

Tahun depan bisa jadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global.

Ekonomi 2021 Pulih, Pemerintah Dukung Sektor Properti
Istimewa

INILAH, Jakarta - Tahun depan bisa jadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global.

Semua sektor diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk sektor properti atau perumahan. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto menyampaikan dalam paparannya pada saat HUT KPR-BTN ke-44 di Jakarta. Bahwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 diproyeksikan dapat mencapai 5%. Angka itu jauh membaik dibandingkan tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -1,7% hingga -0,6%.

Andin menilai sektor property/perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

Baca Juga : Saham Jerman Turun Lagi, Indeks DAX 30 Berakhir Anjlok 1,36 Persen

"Karena sektor properti sangat strategis, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)." kata Andin.

Andin menilai, dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Sebab, angka backlog kepemilikan rumah sebesar 11,4 juta orang. Sementara backlog keterhuniaan adalah sebesar 7,6 juta orang. Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek diantaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan menurut Andin sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.

Baca Juga : Saham Prancis Balik Melemah, Indeks CAC 40 Terpangkas 0,76 Persen

"Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada 2020, dana bergulir FLPP Rp9 triliun, SBUM Rp600 miliar dan SSB Rp3,87 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF Rp1,75 triliun, PEN Perumahan Rp1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun. Pada 2021, alokasi tersebut bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 triliun, SBUM menjadi Rp630 miliar dan SSB menjadi Rp5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp1 triliun," kata Andin.

Halaman :


Editor : Bsafaat