Empat Anggota DPRD Jabar Dicecar Aliran Uang Kasus Proyek Indramayu

KPK mencecar empat Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) 2019-2024 dan seorang kepala dinas (kadis) terkait dugaan aliran uang dalam kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Empat Anggota DPRD Jabar Dicecar Aliran Uang Kasus Proyek Indramayu
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (antara)

INILAH, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar empat Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) 2019-2024 dan seorang kepala dinas (kadis) terkait dugaan aliran uang dalam kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Kelimanya telah diperiksa KPK pada Senin (21/12) sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jawa Barat 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM).

"Tim penyidik KPK terus mendalami perbuatan tersangka ARM dengan mengonfirmasi keterangan para saksi terkait dugaan aliran uang yang turut dinikmati oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Jabar melalui pemberian tersangka ARM," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca Juga : Kapolres Keerom Dapat Penghargaan Bawaslu Award 2020

Empat Anggota DPRD Jawa Barat yang diperiksa, yakni Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, Lina Ruslinawati, dan M Hasbullah Rahmad serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Suryono.

Ali mengatakan terhadap lima saksi itu juga dikonfirmasi mengenai proses dan mekanisme pengajuan serta pembahasan anggaran kegiatan/proyek yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jabar untuk Kabupaten Indramayu.

KPK, Senin (16/11) telah menetapkan Rozaq sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.582.500.000 terkait kasus tersebut.

Baca Juga : Kaleidoskop 2020: Pandemi Tidak Surutkan Polri Bekerja Tegakkan Hukum

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Halaman :


Editor : suroprapanca