Guru Besar Ingatkan Mendagri Tak Terapkan like and Dislike Dalam Menempatkan Pj Kepala Daerah
Penunjukan Pj Kepala Daerah harus mengutamakan sosok yang berintegritas dan bermartabat dan bukan atas dasar like and dislike.
INILAHKORAN, Cirebon - Guru Besar Paska Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sugianto meminta Kemendagri berhati-hati ketika menunjuk seorang Penjabat (Pj), baik gubernur ataupun bupati dan walikota.
Penunjukan Pj Kepala Daerah harus mengutamakan sosok yang berintegritas dan bermartabat dan bukan atas dasar like and dislike.
Untuk itu, dirinya menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyelesaikan regulasi yang merujuk kepada UU 10/2016 jo UU 23/2014. Regulasi tersebut sebagai wujud untuk pelaksanaan periodesasi jabatan kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.
Baca Juga : Usulan Pelepasan Hak Atas Tanah Hutan di Garut Bengkak dari 186 Hektare jadi 500 Hektare
“Regulasi ini penting untuk payung hukum dalam bentuk Permendagri untuk pengisian dan mekanisme penunjukan Pj Gubernur oleh Presiden. Nah kalau Pj Bupati dan Walikota kewenangan Mendagri,” kata Prof Sugianto. Kamis, 6 Juli 2023.
Dirinya mengingatkan, sebelum menetapkan Pj, harus memperhatikan rekam jejak calon terlebih dulu. Calon tersebut di usulkan DPRD Provinsi bagi Gubernur dan DPRD Kabupaten maupun Kota bagi Calon Pj Bupati dan Walikota.
"Periodesasi jabatan Gubernur, Bupati dan walikota yang akan habis pada tahun ini cukup banyak. Jumlahnya ada 171 orang. Kalau untuk Propinsi Jawa Barat sendiri, ada 16 Kepala Daerah termasuk Gubernur Ridwan Kamil," ungkapnya.
Baca Juga : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon luncurkan Aplikasi ASI DARA
Tidak di dasari like and dislike lanjutnya, karena Pj Gubernur, Bupati dan walikota adalah jabatan Politis. Dalam menjalankan tugas, mereka dituntut netralitas dalam mengawal proses Pemilu. Baik Pilpres dan Pilleg yang akan dilaksanakan bulan Februari tahun depan. Ditambah lagi, ada pelaksanaan Pilkada serentak pada November tahun 2024.
Halaman :
