Imbas MPP Kosong, Komisi III Minta Bupati Kurangi Spot Anggaran

Yoga mengaku, kenapa dirinya berkomentar keras di media, terkait sulitnya perizinan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya karena tidak berfungsinya MPP seperti yang diharapkan awal. Padahal kalau MPP berjalan sesuai dengan fungsinya, maka proses perizinan akan cepat selesai.

"Contoh tuh kabupaten majalengka. Meskipun belum ada MPP tapi sistim yang sudah ada melebihi MPP di Kabupaten Cirebon. Jadi proses perizinan tidak berbelit dan justru mempermudah. Ini karena regulasinya sudah jelas. Semua SKPD kompak," sku Yoga.

Dengan kondisi seperti lanjutnya, justru saat banggar pembahasan proyek MPP, dirinya sempat menolak keras. Hal itu karena belum adanya sistim yang akan diterapkan kalau saja MPP jadi terbangun. Benar saja, keberadaan MPP saat ini wajib dipertanyakan karena kinerja sama sekali tidak maksimal. 

"Nanti saat rapat komisi III yang akan mengundang bupati dan dinas terkait, saya akan tanyakan masalah ini. Dinas terkait harus bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkan, kenapa tidak menempatkan perwakilan di MPP. Saya akan bedah kenapa MPP sampai sepi," ancamnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sejak diresmikan tanggal 30 Januari 2023, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, masih sepi pengunjung. Padahal tujuan dibuatnya MPP tersebut, supaya masyarakat yang akan mengurus izin disatukan dalam satu gedung.
Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah dan praktis, dalam mengurus keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.

Sayangnya sejak dilauncing, hanya beberapa bulan saja MPP masih ramai. Lambat laun, sampai saat ini entah kenapa sebagian besar meja pelayanan kosong. Padahal di dalam MPP terdapat 38 instansi dan memberikan  134 layanan. Terlihat, hanya ada satu dua petugas saja dari perwakilan Provinsi Jabar.  Selebihnya, perwakilan beberapa SKPD terkait dari Pemkab Cirebon, tidak terlihat. (Maman suharman)