Ini Rencana Pemprov Jabar, Cegah Pungli di Sekolah
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengaku, masih adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, khususnya SMA dan SMK menjadi salah satu fokus yang bakal dibenahi oleh pihaknya pada saat ini.
INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengaku, masih adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, khususnya SMA dan SMK menjadi salah satu fokus yang bakal dibenahi oleh pihaknya pada saat ini.
Mengingat secara regulasi, sekolah sudah tidak dibenarkan melakukan pungutan apalagi tanpa izin dari pemerintah, melalui dinas pendidikan terkait.
Dia berharap, selama menjabat menjadi Pj Gubernur Jabar, persoalan tersebut dapat teratasi guna memastikan hak anak untuk sekolah bisa terjamin.
"Juga ada masalah pendidikan. Kita masih mendengar pungutan atau apapun, berkedok iuran. Harusnya. Kita terapkan wajib belajar 12 tahun. SMA Negeri, SMK Negeri itu ya harusnya bebas dari pungutan," ujarnya baru-baru ini.
Sementara Pj Sekda Jabar Muhammad Taufiq Budi Santosa menuturkan, pihaknya berencana akan kembali melibatkan Saber Pungli, guna memastikan tidak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh oknum pihak sekolah.
