Inilah Jawaban Ridwan Kamil Soal Pandangan Umum Fraksi Parpol DPRD Jabar

Menyikapi penyertaan modal dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kang Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memberikan perhatian berkala dan evaluasi agar dapat memberikan kontibusi deviden yang maksimal bagi PAD. Termasuk dalam penyertaan modal yang dilakukan, didasari analisa kelayakan sebelum dialokasikan.

“Terkait BUMD yang belum memberikan deviden, tentunya akan menjadi perhatian dan evaluasi secara berkala, bagaimana BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap PAD yang lebih optimal. Pemenuhan penyertaan modal, tetap berpedoman pada Permendagri tentang pengelolaan investasi. Dimana penyertaan modal berdasarkan usulan dari BUMd dan selanjutnya dibantu penasehat investasi untuk dilakukan analisa, melihat kelayakan portfolio maupun risikonya. Penyertaan modal ini juga harus mampu menjadi akselerator dalam kontribusi pembangunan,” ucapnya.

Sementara mengenai alokasi anggaran dalam bantuan sosial, untuk masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dia menyampaikan penyalurannya difokuskan untuk pengendalian inflasi seperti bantuan pemberian pupuk kepada petani, subsidi transportasi angkutan umum, pasar pangan murah dan subsidi pangan.

Baca Juga : KONI Jabar Butuh Sosok Ketua yang Mampu Berkolaborasi

“Terkait penanggulangan inflasi akibat kenaikan BBM. Selain alokasi belanja pada APBD perubahan, ada tambahan dalam rangka pengendalian yang nilainya menjadi Rp107 miliar. Ini dilakukan dalam rangka penanganan-penanganan inflasi, berupa bantuan pupuk bagi petani, program pada karya, subsidi sektor transportasi umum, pasar pangan murah, distribusi dan subsidi pangan,” bebernya. (Yuliantono)***

Baca Juga : Sikapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Jabar Terkait APBD Perubahan 2022