Inilah Penyebab Tingkat Pengangguran Jabar Masih Tinggi

INILAHKORAN, Bandung – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menyebut, daya saing tenaga kerja menjadi penyebab tingkat pengangguran masih terbilang tinggi.

Padahal wilayah Jabar seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor dan Sukabumi adalah pusat industri skala nasional. Belum lagi selalu menjadi jawara investasi di Indonesia, terbukti dengan melejitnya target investasi dimana pada tahun lalu sekitar Rp127 Triliun, kini di angka Rp170 Triliun.

Dia menjelaskan, kompetensi tenaga kerja asal Jabar masih kalah dengan pendatang dari luar. Sehingga memberikan opsi lebih besar kepada perusahaan, untuk memilih berdasarkan kemampuan atau kualitas pencari kerja. Ini disebabkan oleh tingginya Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) di wilayah industri.

“Jawa Barat ini adalah daerah tujuan untuk orang bekerja disini. Selain karena ingin tinggal karena banyak fasilitas penunjang, UMK kita tertinggi. Bekasi, Karawang, Purwakarta itu UMK-nya hampir Rp5 jutaan. Dibandingkan Jawa Tengah yang hanya Rp1,8 juta sampai Rp2,7 juta. Sehingga banyak pendatang ke Jabar dan orang setempat kalah bersaing dengan pendatang. Para pemberi kerja jelas akan memilih pekerja yang kompetensi lebih tinggi. Contoh, pekerja dari Jateng mereka 1-2 tahun kerja disana. Setelah ada pengalaman, akan datang ke UMK yang lebih tinggi, yaitu ke Jabar. Otomatis pekerja kita kalah, karena mereka ini punya kompetensi dan pengalaman kerja,” ujar Taufik kepada INILAHKORAN, Senin (15/8/2022).

Guna menyiasatinya, Taufik mengaku pihaknya akan berupaya memaksimalkan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), untuk meningkatkan daya saing pencari kerja asal Jabar. Dia berharap, kendati dengan keterbatasan BLK mampu mengatasi persoalan tersebut demi memastikan angkatan kerja dari Jawa Barat dapat terserap maksimal oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sendiri.

“Selain akses yang dipermudah, kita akan mendorong peningkatan kompetensi dari berbagai Balai Latihan Kerja. Memang BLK sangat terbatas. Jabar hanya punya 3 BLK. Kota dan Kabupaten ada 18 dan itu pun fasilitas penunjang sangat minimal. Tapi kita akan mendorong kualitas BLK di Jabar lainnya, yang ada sekitar 5 ribuan untuk punya akreditasi sehingga bisa meningkatkan daya saing pencari kerja. Dengan keterbatasan, mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini,” ucapnya.

Mulai dengan bekerjasama kepada perusahaan, dalam penyiapan alat atau mesin dengan sistem pinjam kepada BLK. Maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan pemberi kerja, sehingga angkatan kerja dapat meningkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan perusahaan pada saat ini.

“Kita menggalang kerjasama dengan para pemberi kerja, seperti balai latihan pusat yang didorong ke perusahaan besar. Dimana alatnya dipinjamkan atau dari CSR. Seperti BLK di Gatot Subroto, yang ternyata alat-alatnya dari CSR perusahaan. Kebutuhan peralatan kita akan kerjasama dengan perusahaan, dipinjamkan untuk dipelajari agar lulusannya ini memang sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong melalui BLK Mandiri masyarakat juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Tentunya dalam rangka menekan jumlah pengangguran di Jawa Barat, dimana Agustus 2021 lalu 9,82 persen dan pada 2023 nanti ditargetkan harus menjadi 6,96 persen, sesuai dengan cita-cita Gubernur Ridwan Kamil.

“Kita ada BLK Mandiri, itu ditujukan kepada masyarakat yang ingin punya usaha sendiri. Ada 18 program disana yang melakukan pelatihan, dengan sistem kelas. Disana juga menunjang untuk di daerah melalui program Mobile Training Unit (MTU), misal satu desa ada potensi apa. Pertanian contohnya, kita latih disana. Kita maksimalkan sehingga ada lapangan kerja baru yang terbuka di daerah tersebut,” tutupnya. (Yuliantono)