Kadis DPKPP Kabupaten Cirebon Tutup Mulut Terkait Proyek Rp24,5 Miliar

INILAHKORAN, Cirebon - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno, tutup mulut terkait sampai sejauh mana progres proyek dari Pemprov Jabar.

Proyek tersebut nilainya  mencapai Rp24,5 miliar. Dananya merupakan anggaran yang diambil dari rincian bagi hasil pajak provinsi, dan rincian kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus APBD tahun 2024 kepada kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Saat dihubungi beberapa kali lewat sambungan dan pesan  WhatsApp, Adil Prayitno tidak mau merespon. Begitupun juga dengan Kabid Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Cirebon, Mellynita. Hal yang sama juga dilakukan  Kasi Kawasan Permukiman, Subekti. Mereka kompak tidak mau merespon. Beberapa kali didatangi ke kantornya, staf meraka mengatakan tidak ada di tempat.

Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Cirebon, Warcono Semaun mengeluhkan hal yang sama. Dia menyayangkan sikap Adil, yang terkesan menganggap remeh keberadaan lembaga sebagai kontrol sosial. Dirinya juga mengaku kecewa, saat melakukan audensi beberapa waktu lalu, Adil enggan menemui sama sekali. Padahal, audensi tersebut resmi dan mempertanyakan mekanisme proyek tersebut.

"Saya curiga, jangan-jangan isu bahwa ada rekom dari rumah sakit bahwa Adil tidak layak menjadi eselon dua, itu benar. Buktinya, selalu menghindar dan terkesan lari dari masalah," kata Warcono, Rabu 6 Maret 2024.

Harusnya kata Warcono, semua masalah dihadapi dan jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Persoalannya sederhana, karena proyek tersebut nilainya cukup besar. Dia mengaku, hanya ingin kejelasan apakah dugaab cawe cawe dinas terkait proyek tersebut, benar atau tidak.

"Kami tidak mau proyek sebesar itu malah menjadi masalah dikemudian hari.  Jangan sampai pekerjaannya asal-asalan, karena banyak kejadian proyek Pemprov malah jadi bancakan," ungkapnya.

Warcono mengancam, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa, karena jalur audensi tidak mendapatkan informasi yang memuaskan. Hal itu harus dilakukan, mengingat sikap Adil yang dianggap sering menyelepan persoalan. Disamping itu, pihaknya tidak mau anggaran sebesar itu malah justru tidak sesuai penyerapan.

"Ngapain kita diam saja dengan sikap adil yang mancla mencle. Kita akan lawan karena kita punya hak sebagai kontrol sosial," ancamnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Pemprov Jabar memberikan total bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Cirebon, dengan nilai sekitar Rp.  147 milyar lebih. Sedangkan DPKPP Kabupaten Cirebon, satu-satunya SKPD yang memperoleh bantuan untuk infrastruktur terbesar dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Tercatat, ada dua kegiatan yang diusulkan DPKPP Kabupaten Cirebon, sehingga provinsi memberikan anggaran sebesar Rp. 24,5 milyar tersebut. Usulan  pertama adalah, penanganan dan penataan infrastruktur dasar, diwilayah permukiman kumuh. Nilainya sendiri mencapai Rp. 4,5 milyar.

Lalu usulan keduanya yaitu, peningkatan jalan lingkungan dan drainase, pencegahan kawasan kumuh. Untuk proyek ini, provinsi meng acc dengan nilai mencapai Rp. 20 milyar. Dari data surat Sekretarian Daerah Provinsi Jabar dengan nomor 313/KU.01.03.07/BPKAD tertanggal 12 Januari 2024, bantuan sebesar Rp. 20 milyar itu diperuntukan untuk 118 lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Cirebon. (maman suharman)