Kadis DPKPP Kabupaten Cirebon Tutup Mulut Terkait Proyek Rp24,5 Miliar
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno, tutup mulut terkait sampai sejauh mana progres proyek dari Pemprov Jabar.
INILAHKORAN, Cirebon - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno, tutup mulut terkait sampai sejauh mana progres proyek dari Pemprov Jabar.
Proyek tersebut nilainya mencapai Rp24,5 miliar. Dananya merupakan anggaran yang diambil dari rincian bagi hasil pajak provinsi, dan rincian kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus APBD tahun 2024 kepada kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Saat dihubungi beberapa kali lewat sambungan dan pesan WhatsApp, Adil Prayitno tidak mau merespon. Begitupun juga dengan Kabid Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Cirebon, Mellynita. Hal yang sama juga dilakukan Kasi Kawasan Permukiman, Subekti. Mereka kompak tidak mau merespon. Beberapa kali didatangi ke kantornya, staf meraka mengatakan tidak ada di tempat.
Baca Juga : Makin Meluas, Banjir Cirebon Timur Rendam 9 Kecamatan
Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Cirebon, Warcono Semaun mengeluhkan hal yang sama. Dia menyayangkan sikap Adil, yang terkesan menganggap remeh keberadaan lembaga sebagai kontrol sosial. Dirinya juga mengaku kecewa, saat melakukan audensi beberapa waktu lalu, Adil enggan menemui sama sekali. Padahal, audensi tersebut resmi dan mempertanyakan mekanisme proyek tersebut.
"Saya curiga, jangan-jangan isu bahwa ada rekom dari rumah sakit bahwa Adil tidak layak menjadi eselon dua, itu benar. Buktinya, selalu menghindar dan terkesan lari dari masalah," kata Warcono, Rabu 6 Maret 2024.
Harusnya kata Warcono, semua masalah dihadapi dan jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Persoalannya sederhana, karena proyek tersebut nilainya cukup besar. Dia mengaku, hanya ingin kejelasan apakah dugaab cawe cawe dinas terkait proyek tersebut, benar atau tidak.
Baca Juga : Makin Meluas, Banjir Cirebon Timur Rendam 9 Kecamatan
"Kami tidak mau proyek sebesar itu malah menjadi masalah dikemudian hari. Jangan sampai pekerjaannya asal-asalan, karena banyak kejadian proyek Pemprov malah jadi bancakan," ungkapnya.
Halaman :
