Kadis DPKPP Kabupaten Cirebon Tutup Mulut Terkait Proyek Rp24,5 Miliar

Warcono mengancam, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa, karena jalur audensi tidak mendapatkan informasi yang memuaskan. Hal itu harus dilakukan, mengingat sikap Adil yang dianggap sering menyelepan persoalan. Disamping itu, pihaknya tidak mau anggaran sebesar itu malah justru tidak sesuai penyerapan.

"Ngapain kita diam saja dengan sikap adil yang mancla mencle. Kita akan lawan karena kita punya hak sebagai kontrol sosial," ancamnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Pemprov Jabar memberikan total bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Cirebon, dengan nilai sekitar Rp.  147 milyar lebih. Sedangkan DPKPP Kabupaten Cirebon, satu-satunya SKPD yang memperoleh bantuan untuk infrastruktur terbesar dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Tercatat, ada dua kegiatan yang diusulkan DPKPP Kabupaten Cirebon, sehingga provinsi memberikan anggaran sebesar Rp. 24,5 milyar tersebut. Usulan  pertama adalah, penanganan dan penataan infrastruktur dasar, diwilayah permukiman kumuh. Nilainya sendiri mencapai Rp. 4,5 milyar.

Lalu usulan keduanya yaitu, peningkatan jalan lingkungan dan drainase, pencegahan kawasan kumuh. Untuk proyek ini, provinsi meng acc dengan nilai mencapai Rp. 20 milyar. Dari data surat Sekretarian Daerah Provinsi Jabar dengan nomor 313/KU.01.03.07/BPKAD tertanggal 12 Januari 2024, bantuan sebesar Rp. 20 milyar itu diperuntukan untuk 118 lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Cirebon. (maman suharman)