Komisi IV Nilai Penanganan bencana oleh BPBD Sudah Maksimalkan, Tapi Mitigasi Harus Ditingkatkan

INILAHKORAN, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap program mitigasi dan penanganan serta pemulihan pasca bencana di Kota Bogor oleh Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD). 

Hasilnya Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor sudah maksimal. 

"Hanya saja, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat. Salah satunya, dengan memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan," ungkap Saeful kepada wartawan pada Rabu 27 Maret 2024.

Saeful melanjutkan, kehadiran F-PRB, harus lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat pada penanggulan bencana. Dengan, kehadiran para relawan diharapkan menjadi bukti nyata masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung program kelurahan tanggap bencana yang bertugas dalam mitigasi juga sosialisasi kepada masyarakat. 

"Kami harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan  bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota," katanya.

Ia memaparkan, berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk. Selain itu, sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan. Dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB. Mereka, mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.

"Terutama, terkait dengan suporting anggaran. Belum lagi, Sampai saat ini, SK pembentukan yang belum dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Sehingga, DPRD Kota Bogor meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor," paparnya.

"Kedepan, kami harapkan relawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana,  Tentang Mitigasi bencana. Selain itu, relawan F- PRB bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan tanggap bencana disetiap  kelurahan yang belum ada," tambah Saeful.
  
Saeful membeberkan, pihaknya menyarankan agar dalam kepengurusan F-PRB kedepan menggandeng semua stakeholder di Kota Bogor.

"Saya memastikan akan mengawal semua SK Kebencanaan yang disiapkan untuk perbaikan rumah-rumah yang terdampak bencana pada hari Minggu kemarin. Sebab, berdasarkan data yang ada dari BPBD Kota Bogor, terdapat 28 titik bencana yang menyebabkan tiga orang korban meninggal," bebernya.

Ia menegaskan, dengan anggaran BTT sebesar Rp98,5 miliar yang sudah disiapkan didalam APBD 2024, dewan ingin memastikan semua korban bencana akan diberikan bantuan oleh Pemkot Bogor. Khususnya komisi IV DPRD Kota Bogor akan mengawal itu.

"Kami akan kawal SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar prosesnya bisa cepat. Tidak ada lagi hambatan dari segi birokrasi. Kami ingin ini segera diselesaikan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)