Komisi IV Nilai Penanganan bencana oleh BPBD Sudah Maksimalkan, Tapi Mitigasi Harus Ditingkatkan
Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap program mitigasi dan penanganan serta pemulihan pasca bencana di Kota Bogor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
INILAHKORAN, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap program mitigasi dan penanganan serta pemulihan pasca bencana di Kota Bogor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hasilnya Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor sudah maksimal.
"Hanya saja, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat. Salah satunya, dengan memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan," ungkap Saeful kepada wartawan pada Rabu 27 Maret 2024.
Baca Juga : Atty Prihatin daya beli Masyarakat Lesu, Pelaku Usaha Kecil Ikutan Sulit
Saeful melanjutkan, kehadiran F-PRB, harus lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat pada penanggulan bencana. Dengan, kehadiran para relawan diharapkan menjadi bukti nyata masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung program kelurahan tanggap bencana yang bertugas dalam mitigasi juga sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota," katanya.
Ia memaparkan, berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk. Selain itu, sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan. Dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB. Mereka, mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.
Baca Juga : Kuota PTSL di Kabupaten Bogor Didorong jadi 70.000 Bidang oleh Komisi II DPR-RI
"Terutama, terkait dengan suporting anggaran. Belum lagi, Sampai saat ini, SK pembentukan yang belum dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Sehingga, DPRD Kota Bogor meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor," paparnya.
Halaman :
