KPK Ingatkan Pemprov Jabar Soal Aset
Masih banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi, mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
INILAHKORAN, Bandung - Masih banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi, mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo mendorong Pemprov Jabar, untuk segera menginventarisir dan mengurus sertifikat aset agar tidak disalahgunakan oknum tertentu.
Persoalan aset ini lanjut Arief, menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR utama yang harus segera dirampungkan Pemprov Jabar. Dimana dari ribuan aset milik Pemprov Jabar dan BUMD, baru 41 persen yang telah bersertifikat. Sedangkan sisanya, belum ada keterangan dokumen resmi terkait kepemilikannya.
Baca Juga : Catat Hasil Baik, KPK Ingatkan Pemprov Jabar Jangan Terbuai Hasil MCP
"Di Jawa Barat kita melihat masih banyak aset bermasalah dan ini masih ada tumpang tindih dengan pihak ketiga, diklaim (pihak lain) dan sebagainya. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga dapat diperjelas apakah aset bermasalah ini secara hukum masih menjadi aset pemerintah atau memang harus dilepaskan," ucapnya.
Maka dari itu KPK kata Arief mendorong Pemprov Jabar untuk segera merampungkan sertifikasi terkait aset tersebut, guna mengamankan aset milik pemerintah.
"Sekitar 59 persen belum disertifikat, ada kemungkinan risiko yang terjadi seperti dikuasai pihak lain dan sebagainya. Kami juga akan mengundang BPN Jawa Barat untuk membantu pengamanan secara hukum atau sertifikasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Baca Juga : Disnakertrans Jabar Rilis Posko Pengaduan THR 2024
Apalagi pada 2025 mendatang Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh aset, baik milik pemerintah maupun masyarakat harus 100 persen telah tersertifikasi. Termasuk sekitar tiga ribuan aset Pemprov Jabar.
Halaman :
