Melalui Desa Wisata, Slogan "Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Usaha Mendunia" di Depan Mata

Slogan pengembangan desa wisata "Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Usaha Mendunia" nyatanya bukan sekadar digelorakan Pemprov Jabar secara lisan semata.

Melalui Desa Wisata, Slogan "Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Usaha Mendunia" di Depan Mata
Wujudnya pun lambat laun mulai terlihat, salah satunya pengembangan desa wisata yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat. (istimewa)

INILAHKORAN, Bandung - Slogan pengembangan desa wisata "Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Usaha Mendunia" nyatanya bukan sekadar digelorakan Pemprov Jabar secara lisan semata.

Wujudnya pun lambat laun mulai terlihat, salah satunya pengembangan desa wisata yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat. 

Tujuannya pun sederhana, mengurangi urbanisasi dan memberi kepercayaan diri bagi masyarakat desa. Melalui program desa wisata itu mereka mampu sejahtera dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya.

Kepala Disparbud Jabar Benny Bachtiar mengatakan, jumlah desa wisata Jawa Barat pada 2023 ini telah mencapai 615 desa. Ini terbagi dengan klasifikasi desa rintisan, desa berkembang, desa maju dan puncaknya desa mandiri. 

Jumlah ini diakuinya terus meningkat selama empat tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Emil. Pesatnya desa wisata tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota yang semangat dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa.

“Tahun 2020 jumlahnya 434. Sekarang sudah 615 desa. Tahun ini ada tujuh desa wisata yang berhasil masuk 75 besar desa wisata terbaik secara nasional. Hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata juga semakin menguatkan, karena memberikan kemudahan masyarakat untuk membangun desa wisata,” ujarnya kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

Kendati pembangunan desa wisata terus melesat, dia tidak menampik bila kerap terjadi dinamika dalam proses awal pembangunannya. Sebab sering terjadi benturan dalam pengelolaan, serta wawasan akan manajerial antar masyarakat desa. Sehingga memengaruhi percepatan pembangunan desa wisata tersebut.

“Secara umum tidak ada kendala selama lima tahun program desa wisata ini berjalan. Bahkan banyak didukung oleh stakeholder lain. Namun di lapangan, terdapat banyak tantangan dalam hal pengelolaannya. Keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala. Yang tidak terpikirkan oleh mereka, kita coba masuk kesana. Memberi semacam gambaran dan kita dorong berinovasi,” ucapnya.

Benny menambahkan, sejak program ini berjalan pada 2018 silam hingga sekarang. Total sekitar Rp4,7 miliar telah dikucurkan Pemprov Jabar melalui Disparbud. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan 18 desa wisata, yang termaktub dalam RPJMD.

“Dengan adanya program Desa Wisata Jawa Barat Juara dan Sejahtera (Dewi Jawara Award) pada 2022, ada 18 desa wisata yang berhasil dikembangkan dengan kategori pengelolaan desa wisata ekonomi kreatif dan digitalisasi,” sambungnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong dengan melakukan pelatihan, bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM, fasilitasi kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana serta membantu mempromosikan desa wisata melalui pelbagai platform. Keterlibatan sejumlah asosiasi pariwisata juga turut dilakukan, termasuk mengadakan agenda Smiling West Java Ambassador untuk membantu publikasi potensi pariwisata di Jawa Barat.

“Kita optimalkan penggunaan sosial media, supaya bisa diketahui oleh masyarakat, baik domestik maupun internasional. Skema kerjasama dengan stakeholder lain seperti dengan Asita juga kita lakukan, dibantu dengan program Smiling West Java (SWJ),” jelasnya.

Kolaborasi lintas sektor dan wilayah diakuinya turut menjadi kunci dalam pengembangan desa wisata di Jawa Barat, melalui optimalisasi UMKM, legalitas dan promosi. Sebab tanpa sinergitas, program yang dicanangkan tidak dapat berjalan maksimal. Terlebih pada tahun ini Disparbud tengah fokus menuntaskan program terkait desa wisata.

“Diantaranya pembangunan daya tarik wisata unggulan, pelatihan peningkatan SDM akan pariwisata, fasilitasi geopark, SWJ Ambassador, program green and sustainable DTW, pelestarian kebudayaan, ekonomi kreatif dan promosi. Sehingga semua potensi dapat lebih ditingkatkan,” ungkapnya.

Terkait pengelolaan desa wisata oleh BUMDes, Benny mengatakan sejauh ini sudah ada peningkatan meski belum berjalan maksimal. Persoalan ini terjadi karena kapabilitas SDM dalam mengelola desa wisata, masih butuh dorongan oleh pemerintah.

“Makanya kami dari provinsi melakukan pelatihan, untuk membantu agar desa wisata berkembang ini dapat meningkat kelasnya ke desa wisata maju. Supaya mereka bisa mengelola dengan maksimal, terutama manajerialnya. Kita berharap, dari apa yang kita programkan dapat membantu percepatan pengembangan desa wisata tersebut,” tuturnya.

Sejauh ini kata dia, desa wisata paling banyak terdapat di Kabupaten Tasikmalaya dengan total 92 dan Kabupaten Bogor sebanyak 63 desa wisata. Sedang paling menarik untuk dikunjungi baik karena memiliki potensi alam, budaya maupun ekonomi kreatif oleh pengunjung diantaranya Desa Wisata Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Desa Wisata Putri Dalem Kabupaten Majalengka, Kampung Wisata Mulyaharja Kota Bogor dan masih banyak lagi yang hampir tersebar di beberapa kota/kabupaten se-Jabar.

“Harapannya, dengan adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan konsep community based tourism, dimana mereka terlibat dalam pelaksanaan aktivitas pariwisata. Tentunya kembali lagi, dengan ini untuk menekan urbanisasi,” ucapnya.

Sementara mengenai nasib program desa wisata di masa mendatang, seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Uu Ruzhanul Ulum sekitar tiga bulan lagi, Benny berharap agenda ini dapat terus dilanjutkan guna mengembangkan pariwisata. Mengingat Jawa Barat kaya akan potensi pariwisata yang sejatinya mampu memberi peluang bagi masyarakat, untuk memperbaiki taraf hidup menjadi lebih sejahtera.

“Program pariwisata dipertahankan dan dikembangkan. Peningkatan potensi destinasi pariwisata unggulan, sarana prasarana, pengelolaan destinasi program Green DTW serta Sadar Wisata/Sapta Pesona. Termasuk kebudayaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan,” tandasnya.*** (yuliantono)


Editor : Doni Ramdhani